Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah didesak segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter guna merespons eskalasi serangan militer Amerika Serikat serta Israel terhadap Iran yang mengancam ekonomi nasional.
Langkah cepat ini diperlukan karena konflik di jantung energi dunia tersebut berisiko memicu lonjakan harga minyak global, depresiasi nilai tukar rupiah, hingga membengkaknya beban subsidi energi dalam APBN.
Terlebih, tekanan ekonomi ini muncul menjelang momentum krusial Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya diwarnai peningkatan konsumsi masyarakat.
Baca juga:
Prediksi Trump: Militer Israel-AS Taklukan Iran Paling Lama Empat Pekan Saja
Ancaman Inflasi dan Stabilitas Rupiah
Konflik di Timur Tengah melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global yang berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan secara masif.
Kementerian Keuangan harus segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk penyesuaian postur belanja negara jika harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi.
Penguatan cadangan fiskal menjadi harga mati agar program perlindungan sosial tidak terganggu oleh gejolak eksternal.
"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam keterangan resminya, Senin (2/3).
Sinergi Moneter dan Perlindungan Daya Beli
Selain sisi fiskal, koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk membendung arus modal keluar (outflow) yang kerap terjadi saat eskalasi global meningkat.
DPR menekankan bahwa kepastian dunia usaha dan rasa aman masyarakat sangat bergantung pada bauran kebijakan yang selaras.
Baca juga:
AS Minta Staf Non-Darurat Tinggalkan Qatar usai Serangan Balasan Iran
Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran logistik agar tidak terjadi kenaikan harga pangan yang berlapis.
"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," tegas Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah melindungi daya beli masyarakat agar ibadah Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tetap berjalan kondusif tanpa beban ekonomi yang mencekik.
