Rumah Sakit Umum Pusat Disorot KPI Jateng, Kurang Informatif ke Publik

MerahPutih.com - Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KPI) mencatat SKPD Provinsi menjadi klaster badan publik dengan jumlah kategori informatif terbanyak. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) yang berada di Daerah dan BUMD menjadi lembaga yang kurang informatif ke publik.

Hal tersebut terungkap dalam evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahap II yang berlangsung di Gedung Bakorwil Jateng II Surakarta, Jumat (19/7).

Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monev KIP Jateng Ermy Sri Ardyanti mengatakan SKPD provinsi menjadi klaster badan publik dengan jumlah kategori informatif terbanyak. Kemudian disusul PPID Pemerintah Kabupaten/kota.

“Ini hasil monev agregat tahap 1 dengan persentase 90 persen atau lebih. Kami tidak akan menyebut sebagai informatif karena belum berakhir," ujar Ermy.

Baca juga:

Pemkot Tangerang Gratiskan Penanganan Anak Stunting di Rumah Sakit

Dikatakannya, untuk klaster RSUD Provinsi menjadi yang tertinggi mencapai 100 persen dalam hal informatif ke publik. Tak hanya itu, pertumbuhan di dalam kategori SKPD Provinsi 91,4 persen.

“Tapi yang melihat tren apabila PPID-nya nilainya lebih dari 85, kesempatan menjadi informatif masih sangat besar ini nilai awal jadi masih banyak yang bisa diperjuangkan," ucap dia.

Sedangkan untuk cluster BUMD dan RSUP di daerah, kata dia, menjadi yang terendah atau masih 0 persen. Bahkan, RSUP tidak ada dalam zona nilai 90 ke atas. “Ini menjadi PR bagi kami juga karena instansinya vertikal. Dan UU keterbukaan publik merupakan keharusan,” katanya.

Ketua KIP Jateng Indra Asoka Mahendrayana mengatakan evaluasi ini baru tahap dua dan masih terus berjalan. Pada tahap pertama lalu tentang website dan media sosial.

Baca juga:

Pemkot Tangerang Siapkan Rumah Sakit Khusus Anak Alami Stunting

Asoka juga menuturkan bahwa angka yang dipaparkan saat ini belum merupakan hasil akhir karena masih ada tahapan selanjutnya.

"Kalau hasil evaluasinya belum, dan nilai pun kita belum kita rilis, karena harus finalisasi, masih ada proses pleno di komisioner," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)