Mula Akmal
MerahPutih.com - Wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat dinilai bukan sebagai bentuk tindakan makar.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, people power merupakan alat uji kedaulatan rakyat.
Baca Juga:
"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya," kata Rocky, dalam sebuah diskusi di Palembang, Selasa (28/6).
Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.
Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun 2024. Namun, LaNyalla tetap akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang diserahkan kepada dirinya.
"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi," sebut Rocky.
Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI sebagai agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal, mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp 1.500 triliun di semua pos APBN.
Baca Juga:
Maka, hal itu harus ditagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan harusnya dapat berkurang drastis.
"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp 1.500 triliun itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur," tutur Rocky.
Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Ada satu persen kelompok orang yang menguasai setengah kekayaan di Republik ini.
“Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya," tutur Rocky. (Pon)
Baca Juga:
Ustaz Sambo Tak Pernah Ketemu Eggi Sudjana, Apalagi Ikut 'People Power'
