Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia Dr (H.C) Megawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri. Menurut Mega, keinginan tersebut selaras dengan cita-cita ayahnya, Soekarno.
Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam Dialog nasional bertajuk “Meningkatkan Inovasi Iptek untuk Mendorong Industri Dalam Negeri Mewujudkan Ekonomi Pancasila” yang digelar Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Rabu (9/5).
Megawati menegaskan, BPPT merupakan institusi penting dan sepantasnya mendapatkan penguatan dalam melakukan pengkajian serta penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
“Bung Karno sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri. Arsip sejarah memperlihatkan bahwa dia melibatkan tidak kurang dari 600 pakar. Mereka tergabung dalam Dewan Perancang Nasional,” kata Megawati dalam sambutannya.
Ketua Umum PDIP itu menyatakan tidak ada satu negara pun bisa menjadi negara industri yang kuat, maju dan mandiri berdikari tanpa riset yang kuat. Pada 2018, anggaran riset yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga adalah Rp 24,9 triliun dari total Rp 2.221 triliun APBN 2018. Jika diasumsikan persentase, anggaran yang murni untuk riset, tetap pada angka 43,7%, maka setara dengan Rp 10,89 triliun atau hanya 0,49% dari total APBN 2018. Turun 0,05% dari APBN dua tahun lalu.
“Kalimat kunci untuk menjadi negara industri, yaitu Science Based Policy, kebijakan pembangunan yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Bung Karno menekankan bahwa pondasi Rencana Pembangunan Nasional harus bersifat ilmiah, yang merupakan hasil riset nasional, yang berdasar pada kenyataan yang ada dan kebutuhan rakyat Indonesia,” paparnya.
Dia menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri, perlu didorong dan diperjuangkan revisi atas Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Menurutnya, dalam revisi itu harus eksplisit dikatakan bahwa riset ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
Selain itu juga dengan tidak berorientasi pada persoalan eksistensi lembaga, tetapi pada kepentingan bangsa ke depan. Dia mendorong terbentuknya lembaga baru.
“Mohon dibantu untuk dikaji terkait pentingnya Indonesia memiliki satu Badan Riset Nasional. Suatu badan yang akan mengonsolidasikan seluruh riset di perguruan tinggi, kementerian dan lembaga negara, serta di lembaga swasta agar ada satu irama, satu visi dan misi dan bisa pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tambah Megawati.
Yang tidak kalah pentingnya, tutur Megawati, adalah pengembangan dan perlindungan bagi SDM riset itu sendiri, dari peningkatan kualitas, status kerja, hingga penghargaan atas kekayaan intelektual yang mereka lahirkan.
Dia memastikan Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Mereka adalah salah satu generasi premium yang dipersiapkan untuk membangun Indonesia menjadi negara industri.
“Mereka semua memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Saat negara memanggil, mereka siap singsingkan lengan, bergotong royong untuk negeri. Sekali lagi, saya mengajak untuk berjuang bersama mewujudkan Indonesia menjadi negara industri, yang berbasis pada riset nasional. Sekaranglah saat yang tepat untuk kembali menghidupkan spirit percaya pada kekuatan anak bangsa kita sendiri,” pungkas Megawati.
Sementara itu, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, jika ingin menjadi negara industri mengandalkan riset dasar akan membutuhkan waktu lama. Maka dibutuhkan inovasi untuk mempercepat menjadi negara industri.
"Inovasi dapat dicapai melalui tiga cara. Pertama, inovasi melalui riset. Kedua, inovasi melalui desain engineering. Ketiga, inovasi melalui reverse engineering," ujar Unggul.
Menurutnya, perekonomian lndonesia ada pada level ekonomi berbasis peningkatan efisiensi. Hal ini perlu terus didorong untuk mencapai level ekonomi berbasis inovasi dan kecanggihan, agar mampu mengejar ketertinggalan dan menciptakan lompatan.
Untuk mencapai hal itu diperlukan optimalisasi, atau lebih diberdayakan peran institusi riset dalam mendukung kebijakan nasional. Misalnya, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LlPl) yang lebih mengutamakan pada riset-riset dasar, sementara BPPT lebih mengutamakan kegiatan di hilir.
Namun, riset dan inovasi harus dilakukan konsisten, berkesinambungan. Selain itu, lembaga riset perlu dilibatkan dan dipercaya dalam memberi rekomendasi, terhadap keputusan maupun kebijakan, terkait kemajuan industri lokal.
"Melalui dialog ini kami harapkan tercipta solusi yang fokus dan komprehensif tentang peningkatan kontribusi dan peran Iembaga Litbang Kaji Terap, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alih teknologi dan inovasi yang dibutuhkan. Ini untuk mendorong pembangunan industri nasional mandiri dan berdaya saing,” ucapnya. (Pon)
