Rincian Tingkat Elektabilitas Partai Politik Menurut Survei CSIS

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 28 Maret 2019
Rincian Tingkat Elektabilitas Partai Politik Menurut Survei CSIS

Ilustrasi partai politik peserta Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei yang dikeluarkan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tentang partai politik memaparkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, dan Golkar berada di urutan 3 teratas elektabilitas terbanyak.

"Tingkat elektabilitas PDIP sebesar 25,9 persen, Gerindra 13,3 persen, dan Golkar 9,4 persen," kata Peneliti Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Lebih lanjut, Arya memaparkan, di urutan keempat ditempati oleh PKB dengan tingkat elektabilitas 7 persen. Lalu disusul Demokrat 5,5 persen, PKS 4,6 persen, NasDem 4,3 persen, PPP 3 persen, PAN 2,5 persen dan Perindo 1,1 persen.

Peneliti CSIS, Arya Fernandes memaparkan hasil surveinya (MP/Kanugraha)
Peneliti CSIS, Arya Fernandes memaparkan hasil surveinya (MP/Kanugraha)

Kemudian, Hanura menempati posisi ke-11 dengan tingkat elektabilitas 0,8 persen, PSI 0,5 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, Garuda 0,1 persen, dan Berkarya 0,1 persen.

"Sedangkan yang belum menentukan pilihannya sebanak 3,2 persen dan rahasia 18,2 persen," kata Arya.

Dengan fakta seperti ini, Arya mengatakan masih ada kemungkinan perubahan jumlah dukungan pemilih terhadap parpol, terutama di partai menengah dan kecil.

"Hal ini bisa terjadi karena masih cukup tingginya responden yang merahasiakan pilihan saat survei dilakukan," katanya.

Selain itu, kampanye dan mobilitas caleg juga diperkirakan akan membuat konstelasi berubah terutama di partai menengah dan kecil.

Sebagi nformasi, survei CSIS dilakukan pada 15-22 Maret 2019 yang lagu menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1960 orang di 34 provinsi. Margin of error sebesar 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)

Baca Juga: Survei CSIS: Pulau Jawa Dikuasai Jokowi-Ma'ruf Amin

#Survei #Hasil Survei #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan