Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilgub Jabar

Ridwan Kamil Disarankan Pilih Sendiri Calon Wakilnya

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Desember 2017
Ridwan Kamil Disarankan Pilih Sendiri Calon Wakilnya

Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tarik ulur kepentingan sejumlah partai pengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar berpotensi kontra produktif dengan target menang. Hal itu dinilai menjadi beban politik tersendiri bagi Ridwan Kamil.

Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintah dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan menyarankan Ridwan Kamil atau Emil untuk memilih sendiri kandidat calon wakil gubernurnya (cawagub) tanpa harus melalui tahapan konvensi.

"Saya kira Emil tidak perlu melakukan 'contest beauty' atau konvensi tersebut untuk memilih calon pendampingnya di Pilgub Jawa Barat 2018," kata Firman Manan, pengamat politik, ketika dihubungi melalui telepon, Minggu (3/12).

Firman Manan sebagaimana dilansir Antara menilai seharunya Emil yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung ini bisa memilih calon wakil gubernurnya sendiri tanpa terpengaruh oleh pihak lain.

Menurut dia, hal ini sangat penting agar ketika terpilih nanti, pasangan tersebut mampu bekerja dengan baik dan setiap kepala pemerintahan harus memiliki hubungan emosional yang baik antara satu sama lain.

"Jadi calon gubernur dan wakil gubernur itu harus memiliki kecocokan politik, bukan hanya disepakati partai pengusung," kata Firman.

Walaupun pasangan tersebut dua-duanya memiliki kualitas yang baik, lanjut dia, jika tidak memiliki hubungan emosional, kinerja keduanya tidak akan baik.

Dia mengatakan selama ini banyak kepala daerah yang 'dikawinkan paksa' oleh partai pengusung. "Ada kesan selama ini yang terjadi dikawinkan paksa. Mereka tidak punya kecocokan politik, itu yang jadi masalah," katanya seraya menyebut setiap pasangan kepala daerah harus memiliki kecocokan satu sama lain.

Sehingga, lanjut dia, meskipun Emil meminta rekomendasi calon wakil gubernur dari ajang konvensi, keputusan akhirnya harus berada di tangan Wali Kota Bandung tersebut.

"Dan hal ini sangat penting karena Emil sendirilah yang mengetahui kebutuhan dirinya dalam memimpin. Karena yang nanti akan bekerja lima tahun itu Kang Emil, bukan para panelis," katanya.

Lebih lanjut Firman menambahkan, Emil seharusnya sudah bisa mengetahui calon wakilnya yang tepat terutama jika mengacu pada hasil survei dan karakteristik calon pendampingnya saat ini.

"Kang Emil membutuhkan sosok wakil yang mampu melengkapi kepemimpinan dirinya. Sebagai pemimpin dengan latar belakang nasionalis dan Kang Emil membutuhkan pendamping yang mimiliki kultur keagamaan yang kuat juga harus memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan, di samping memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik," pungkas Firman Manan.(*)

#Ridwan Kamil #Pilgub Jabar #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
KPK mengusut asal-usul sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Bagikan