Pilgub Jabar 2018

Ridwan Kamil Didesak Mundur

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 29 November 2017
Ridwan Kamil Didesak Mundur

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berjalan usai penyerahan rekomendasi bagi dirinya sebagai Calon Gubernur Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (9/11). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tertangkapnya Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merembet pada nasib calon-calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar.

Salah satu calon yang dirugikan dengan status Setnov adalah Ridwan Kamil yang diusung Golkar pada Pilgub Jawa Barat 2018.

Oleh karena itu, pria yang kini menjabat Wali Kota Bandung itu didesak mundur dari Golkar karena beban politik yang terlalu tinggi dan bisa berdampak negatif untuk dirinya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran disela-sela Diskusi Publik “Mencari Figur Panglima TNI: Antara Tentara Politik atau Tentara Profesional?” di Sebuha Cafe Jalan Trunojoyo, Bandung, Rabu (29/11) siang

"Jadi Kang Emil lebih baik mundur karena beban tinggi dampak negatif belum lagi Nasdem isu penistaan agama sekarang (Partai Golkar, red) isu korupsi. Beban politiknya di Golkar sangat tingi,” ujar Muradi saat berbincang-bincang dengan MerahPutih.com.

Menurut Muradi kasihan kepada para calon kepala daerah yang dicalonkan dari Partai Golkar pasti terkena imbasnya.

"Isu korupsi ini sangat seksi untuk dimainkan dan kita kasihan kepada para calon yang diusung oleh parati Golkar, gara-gara Setnov menjadi terganggu agenda politiknya," bebernya.

Bahkan diungkapkan lebih jauh, ketika Munaslub Partai Golkar digelar dan terpilih ketua baru bisa jadi akan berbeda pilihan.

"Bisa jadi kalau hasil Munaslub memilih ketua yang baru bukan lagi Emil atau Dedi Mulyadi yang bakal diajukan sebagai calon Gubernur Jabar dari Partai Golkar," tegasnya.

Karena ditambahkan Muradi, bisa saja keduanya tidak sejalan dengan agenda politik ketua yang baru. Untuk itu, lebih baik lagi Munaslub Partai Golkar ini harus secepatnya digelar.

"Kalau Munaslub tidak cepat digelar maka mau tidak mau Partai Golkar tinggal menunggu kehancurannya," pungkasnya.

Berita ini merupakan laporan Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca berita terkait: Survey Indo Barometer: Ridwan Kamil Masih di Posisi Teratas

#Setya Novanto #Ridwan Kamil #Pilgub Jawa Barat 2018 #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Yugi Prasetyo

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Orientasi Partai Golkar ke depan akan menitikberatkan pada hasil kerja nyata dan loyalitas para anggotanya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Indonesia
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
KPK mengusut asal-usul sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Bagikan