Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 Mei 2020
Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19

Ilustrasi PHK. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 16.699 pegawai di Jakarta Pusat terkena Putus Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja karena imbas dari COVID-19.

Adapun sebanyak 13.949 orang harus dirumahkan akibat perusahaan tempatnya bekerja tutup, sedangkan ada 2.750 orang harus menjadi korban PHK.

Baca Juga

Presiden Jokowi Minta Evaluasi Total PSBB dan Penyaluran Bansos COVID-19

Mereka terkena PHK atau dirumahkan karena perusahaannya tutup akibat tak ada pemasukan dan pendapatan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) imbas corona.

Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat Fidiyah Rokhim mengatakan, data pegawai itu didapatnya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

"Dampaknya memang besar, sangat banyak sekali. Hingga ribuan itu, kami sudah catat, itu kami dapat dari Dinas, dan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Fidiyah di Jakarta, Senin (4/5).

PHK
Ilustrasi pegawai di PHK

Berdasarkan data yang dihimpun Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Pusat, didapatkan karyawan yang bekerja di sektor formal seperti perusahaan paling banyak menerima PHK dan dirumahkan dengan jumlah 11.792 orang.

Sedangkan dari sektor informal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ataupun toko-toko tercatat sebanyak 4.907 orang terdampak PHK atau dirumahkan.

Baca Juga

Sandiaga Uno Khawatir 'Cash Flow' UMKM Tergerus Gegara COVID-19

Untuk memfasilitasi korban PHK atau yang dirumahkan, Pemerintah Pusat menyediakan program pelatihan bagi para pekerja itu melalui program kartu prakerja.

Sebanyak hampir 17.000 orang itu termasuk dalam pendataan Kemnaker RI yang mencatat 1.722.958 pekerja yang terdampak COVID-19 dengan status pekerjaan dirumahkan ataupun PHK di Seluruh Indonesia. (Asp)

#PHK #PHK Massal #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah menguatkan industri manufaktur untuk menekan risiko PHK massal pada 2026 di tengah tekanan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Aksi para mantan buruh Sritex tersebut bagian dari menuntut hak karyawan setelah kena PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Indonesia
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Saat ini terjadi mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Indonesia
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Indonesia
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Bagikan