Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, mengungkapkan alasan tidak ada nama Hasto Kristiyanto di posisi sekretaris jenderal (Sekjen) dalam struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030. Posisi Hasto diambil alih oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia meyakini, Megawati memiliki pertimbangan tidak memasukkan nama Hasto. Apalagi, Hasto tiba di Kongres ke-6 PDIP setelah pelantikan pengurus di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).

“Bukan, banyak pertimbangan. Ibu ini kan orangnya pengen merehabilitasi juga kan, dia tahu semua publik bahwa Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Itu penting ya,” kata Ribka dikutip Minggu (3/8).

Megawati, lanjut Ribka, ingin memberikan pelajaran politik terkait kasus yang menimpa Hasto. Ia mengatakan, nama Hasto harus dijauhkan dari isu-isu politik yang bisa menyudutkan partai.

Baca juga:

Hasto Tak Lagi Masuk Pengurus PDIP, Pengamat: Ada Pengaruh dari Amnesti Prabowo

“Ini kan pembelajaran politik juga. Jangan dong Pak Hasto, nanti kan di luar beda. Nanti digorengnya Pak Hasto nggak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu. Kalau sudah, itu sudah itu. Ibu merehabilitasi juga,” jelasnya.

Terkait wajah-wajah lama yang masih duduk di DPP PDIP, Ribka menjelaskan hal tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi perpolitak tanah air. Menurutnya, pengalaman kader menjadi pertimbangan utama.

“Kan enggak mudah juga. Ibu kan tadi juga katakan bahwa tadinya mau masuk muda, tapi ini lihat situasi seperti ini. Perlu dulu lah yang kemarin. Kan pemilu kemarin luar biasa. Kalau bukan yang sudah tahan uji, enggak gampang juga,” tegasnya.

Baca juga:

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Saat ditanya soal waktu pengiriman struktur kepengurusan baru ke Kementerian Hukum (Kemkum), Ribka mengatakan semua proses akan dilakukan sesuai mekanisme internal partai dan tidak tergesa-gesa.

“Biasanya nanti sudah dilengkapi. Ya kan enggak mungkin dikasi ke Kemkum belum ada Sekjen,” pungkasnya. (Pon)