Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP

Soffi AmiraSoffi Amira - Minggu, 03 Agustus 2025
Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto tak Lagi Jadi Sekjen PDIP

KPK membebaskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari tahanan. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, mengungkapkan alasan tidak ada nama Hasto Kristiyanto di posisi sekretaris jenderal (Sekjen) dalam struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030. Posisi Hasto diambil alih oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia meyakini, Megawati memiliki pertimbangan tidak memasukkan nama Hasto. Apalagi, Hasto tiba di Kongres ke-6 PDIP setelah pelantikan pengurus di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).

“Bukan, banyak pertimbangan. Ibu ini kan orangnya pengen merehabilitasi juga kan, dia tahu semua publik bahwa Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Itu penting ya,” kata Ribka dikutip Minggu (3/8).

Megawati, lanjut Ribka, ingin memberikan pelajaran politik terkait kasus yang menimpa Hasto. Ia mengatakan, nama Hasto harus dijauhkan dari isu-isu politik yang bisa menyudutkan partai.

Baca juga:

Hasto Tak Lagi Masuk Pengurus PDIP, Pengamat: Ada Pengaruh dari Amnesti Prabowo

“Ini kan pembelajaran politik juga. Jangan dong Pak Hasto, nanti kan di luar beda. Nanti digorengnya Pak Hasto nggak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu. Kalau sudah, itu sudah itu. Ibu merehabilitasi juga,” jelasnya.

Terkait wajah-wajah lama yang masih duduk di DPP PDIP, Ribka menjelaskan hal tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi perpolitak tanah air. Menurutnya, pengalaman kader menjadi pertimbangan utama.

“Kan enggak mudah juga. Ibu kan tadi juga katakan bahwa tadinya mau masuk muda, tapi ini lihat situasi seperti ini. Perlu dulu lah yang kemarin. Kan pemilu kemarin luar biasa. Kalau bukan yang sudah tahan uji, enggak gampang juga,” tegasnya.

Baca juga:

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Saat ditanya soal waktu pengiriman struktur kepengurusan baru ke Kementerian Hukum (Kemkum), Ribka mengatakan semua proses akan dilakukan sesuai mekanisme internal partai dan tidak tergesa-gesa.

“Biasanya nanti sudah dilengkapi. Ya kan enggak mungkin dikasi ke Kemkum belum ada Sekjen,” pungkasnya. (Pon)

#Hasto Kristiyanto #Ribka Tjiptaning #PDIP #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana duka setelah wafatnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Bagikan