Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 25 April 2015
Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

Yusril Ihza Mahendra bersama dengan Rhoma Irama di arena Muktamar PBB di Bogor, Jawa Barat. (Foto: Twitter @Yusrilihza_mhd)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar ke IV di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Muktamar dibuka pada Kamis (23/4). Salah satu agenda penting dalam muktamar ke IV adalah memilih Ketua Umum Partai Politik berlambang bulan dan bintang.

Selain Yusril Ihza Mahendra, Raja dangdut Rhoma Irama disebut-sebut santer sebagai Calon Ketua Umum PBB. Bekas calon presiden (Capres) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 itu sudah memasang ancang-ancang untuk bertarung dengan pakar hukum Tata negara yang juga bekas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, bekas Ketua Mahkamah KOnstitusi (MK) Hamdan Zoelva juga santer disebut sebagai calon ketua umum PBB. Namun demikian, saat disinggung soal ambisi dirinya menjadi pucuk pimpinan PBB, Hamdan secara tegas menolak hal tersebut. Hamdan mempersilahkan kepada kader-kader lain untuk maju memimpin PBB.

"Biar yang lain saja," kata Hamdan di arena Muktamar di Hotel Royal Safari Garden Puncak baru-baru ini.

Selain dikenal sebagai raja dangdut, Rhoma Irama juga berkiprah di ranah politik. Rhoma juga pernah tercatat sebagai kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian pada tahun 2014, KB yang diketuai Muhaimin Iskandar mendapuk Rhoma Irama sebagai calon presiden.

Namun demikian usai pemilu legislatif (pileg) pada April 2014, suara PKB tidak memenuhi ambang batas minimal untuk mengusung Rhoma Irama sebagai capres. PKB sendiri memutuskan diri bergabung bersama dengan poros PDIP mengusung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Atas keputusan Muhaimin Iskandar, Rhoma bersama dengan para pendukungnya meradang dan menarik dukungan. Bahkan beberapa bendera dan atribut PKB dibakar oleh pendukung Rhoma. Bersama dengan para pendukungnya Rhoma mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun dalam pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta dikalahkan duet Jokowi-JK.

Meski mengalami banyak kekecewaan dalam dunia politik, Rhoma masih terus menjajal keberuntungan dalam dunia politik. Syahwat politik yang besar menjadikan Rhoma maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum PBB dan bersaing dengan Yusril Ihza Mahendra.

Rhoma memang sejak awal berniat menjadi ketua umum PBB. Namun ia terganjal atuan Anggaran Dasar/ anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB yang menyebutkan calon ketua umum harus kader internal PBB. Peluangnya bisa menjadi kandidat, apabila AD ART itu dirubah melalui rapat-rapat Mukhtamar IV PBB yang akan berlangsung hingga dari tanggal 24- 26 April 2015. (bhd)

BACA JUGA:

Titiek Suharto Klaim Kader Daerah Minta Cendana Ambil Alih Golkar 

IPI: 3 Menteri Ini Layak Direshuffle

 

 

 

#Yusril Ihza Mahendra #Rhoma Irama #Partai Bulan Bintang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan