Respons Pemprov DKI soal Usulan Pengaturan Jam Kerja

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait pengaturan jam kerja bagi karyawan.

Menurut Riza, keputusan itu harus dibicarakan dengan seluruh pihak terkait. Sebab, katanya, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Juga

Tiga Siswa Terpapar COVID-19, SMPN 85 Jaksel Di-lockdown 10 Hari

"Ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua," ujarnya di Balai Kota, Jakarta (21/7).

Ketua DPD Gerindra DKI itu menjelaskan, Pemprov DKI akan berdiskusi bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga instansi lain untuk mengevaluasi usulan pengaturan jam masuk dan keluar kantor itu.

"Kami menghormati setiap masukan siapa saja, dari mana saja, kami akan mempertimbangkan, evaluasi, diskusi dan bahas. Itu baru usulan," ujarnya.

Baca Juga

Aksi DPC Gerindra Jaktim Tuntut Pemecatan M Taufik Berbuntut Panjang

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

"Jam 06.00 sampai 09.00 pagi kan padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Rabu (20/7). (Asp)

Baca Juga

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Tanah di Cipayung