Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Panglima TNI menerbitkan surat telegram mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Dalam aturan itu, aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI.
KPK buka suara merespons aturan yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 itu. Lembaga antirasuah menghormati aturan Panglima TNI terkait prosedur pemanggilan prajurit oleh aparat penegak hukum.
"Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11).
Baca Juga:
Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri
Apalagi, kata dia, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.
Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi.
"KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi," ujarnya.
Sebagai informasi, setidaknya terdapat empat poin yang diatur dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 ini.
Keempat poin tersebut di antaranya, pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.
Baca Juga:
Tidak Ada Hubungan Dengan Institusi, TNI AD Harap Kasus Ibu Arteria Berujung Damai
Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.
Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.
Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum. (Pon)
Baca Juga:
Datangi Mabes TNI AL, Panglima TNI Minta Penjelasan Soal Tugas-Tugas KSAL
