Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menjulukinya "The King of Lip Service".
Jokowi sejak dulu dirinya telah banyak menerima berbagai julukan, mulai klemar-klemer, plonga-plongo, otoriter, bebek lumpuh, bapak bipang, hinga yang terakhir the king of lip service.
Baca Juga
Jokowi Disebut 'King of Lip Service', BEM UNS: Cara Kami Mencintai Bangsa Ini
Meski menilai tidak masalah dengan kritik tersebut, namun Jokowi mengingatkan bangsa ini memiliki budaya tata krama dan nilai sopan santun.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai respons Jokowi atas kritik BEM UI tersebut tidak ada yang istimewa.
"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (30/6).
Di negara demokrasi seperti Indonesia, kata Jamiluddin, kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh negara. Karena itu, menurutnya normal saja kalau Jokowi mengatakan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.
"Justru akan aneh kalau Jokowi mengatakan sebaliknya. Jokowi malah akan dinilai keluar dari koridor negara demokrasi," ujarnya.
Jamiluddin mengatakan, peringatan Jokowi yang menyebut bangsa ini memiliki budaya tata krama dan nilai sopan santun, juga sudah kerap disampaikan pemimpin negeri ini.
"Soeharto termasuk yang sering menyatakan hal itu dalam berbagai kesempatan," imbuhnya.
Masalahnya, lanjut dia, ukuran tata krama dan nilai sopan santun itu juga tidak sama untuk semua etnis di Indonesia. Sopan menurut etnis batak atau Minang, belum tentu sopan menurut etnis Jawa.
"Etnis Batak dan Minang yang berkomunikasi cenderung direct, bisa jadi akan dipersepsi berbeda oleh etnis Jawa yang berkomunikasi lebih indirect," ujarnya.
Jamiluddin mengamini, memang sulit bila penerapan berdemokrasi dikaitkan dengan budaya tata krama dan nilai sopan santun seperti di Indonesia yang multietnis. Pasalnya, peluang miscommunication dan misperception sangat terbuka.
Oleh karena itu, menurut dia, persoalan budaya tata krama dan nilai sopan santun dalam praktek berdemokrasi perlu dioperasionalkan melalui kesepakatan nasional. Hal itu diperlukan agar praktik demokrasi di Indonesia tidak menimbulkan multi tafsir.
"Jangan sampai seseorang merasa sikap dan perilakunya masih pada koridor demokrasi, tapi pihak lain menilainya sudah tidak sesuai dengan tata krama dan nilai sopan santun. Hal ini tentu tidak baik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
