Respons Yusril Kalau Ada Kadernya Membelot Dukung Prabowo-Sandi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 27 Januari 2019
Respons Yusril Kalau Ada Kadernya Membelot Dukung Prabowo-Sandi

Yusril Ihza Mahendra (MP/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihya Mahendra menyatakan partainya dalam rapat pleno Dewan Pengurus Pusat PBB telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi Ma ruf Amin, bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, tetapi keputusan mayoritas Rapat Pleno DPP PBB 19 Januari 2019.

Rapat Pleno menugaskan kepada Ketua Majelis Syuro MS Kaban, Ketua Umum DPP Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Mahkamah Partai Yasin Ardi untuk merumuskan kalimat-kalimat dukungan politis tersebut, yang hasilnya ditandatangani sebagai Keputusan Rapat Pleno dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBB Eddy Wahyudin selaku Pimpinan Rapat Pleno.

Hasil rumusan yang dituangkan dalan Keputusan Rapat Pleno itu kemudian dituangkan lagi dalam Surat Keputusan DPP PBB yang ditandatangani oleh Ketum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

"Jadi proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART PBB," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/1).

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Meskipun telah memutuskan memberikan dukungan resmi kepada Paslon Jokowi Ma ruf, PBB tetap menghargai dan menghormati apabila ada fungsionaris dan anggota partai yang berbeda pilihan dan dukungan, selain dari apa yang telah diputuskan.

"Namun ekspresi dari pilihan dan dukungan itu dilakukan secara pribadi-pribadi dan tidak melibatkan institusi partai," kata Yusril.

DPP PBB juga mengajak segenap fungsionaris, anggota dan simpatisannya untuk saling hormat-menghormati kalau ada perbedaan pendapat di dalam partai.

"Dalam partai demokratis, perbedaan akan selalu ada. Namun perbedaan itu tidak boleh dilakukan dengan saling menyerang dan menjatuhkan. Semangat ukhuwwah Islamiyyah tetap harus dijunjung tinggi," ucap Yusril. (*)

#PBB #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 28 menit lalu
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Dunia
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Jumlah narapidana di Prancis mencapai 90.937 orang, jauh melampaui kapasitas penjara. Hampir 9.000 orang terpaksa tidur di atas kasur lantai.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Bagikan