Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB.
"Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM," kata Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (20/6)
Lebih penting, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.
Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.
Amerika Serikat (AS) keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Negara Paman Sam itu keluar setelah Presiden Donald Trump mengecam kemunafikan anggota Dewan HAM PBB dengan dugaan 'prasangka tiada akhir' terhadap Israel.
Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley datang ke Washington untuk mengumumkan keputusan itu bersama Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Keduanya menegaskan AS akan tetap menjadi pembela utama HAM.
Pengumuman disampaikan setelah Badan HAM PBB mengkritik Washington karena memisahkan imigran anak dari orangtua mereka yang mencari suaka setelah menyeberang ke AS dari Meksiko.
Namun, Haley dan Pompeo menekankan keputusan itu dibuat setelah upaya selama satu tahun untuk mempermalukan dewan agar melakukan reformasi dan mengeluarkan negara anggota yang mereka sendiri melakukan pelanggaran. “Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan ini menjadi pendukung serius HAM,” ungkap Haley.
“Sudah terlalu lama Dewan HAM menjadi pelindung bagi pelanggar HAM, dan pelimbahan biar politik. Sayangnya, sekarang sudah jelas bahwa seruan kami untuk melakukan perubahan tidak diindahkan," tambahnya.
Badan yang bermarkas di Jenewa ini didirikan pada 2006 untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, tetapi pernyataan dan laporannya sering bentrok dengan prioritas AS.
Secara khusus, dilaporkan Antara, fokus dewan pada perilaku Israel terhadap warga Palestina di wilayah yang didudukinya di Tepi Barat dan di Gaza telah membuat marah Washington.
Namun, Haley menekankan Washington juga percaya tidak bisa mengkritik pelanggaran yang bahkan mencolok oleh lawan-lawan AS seperti Venezuela dan Kuba. "Negara-negara telah berkolusi satu sama lain untuk merusak metode pemilihan anggota saat ini," kata Pompeo.
"Dan bias yang terus menerus dan terdokumentasi dengan baik terhadap Israel adalah rendah budi," katanya. "Sejak pembentukannya, dewan telah mengadopsi lebih banyak resolusi yang mengutuk Israel daripada melawan bagian dunia lainnya yang digabungkan."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah AS, dan mencap dewan HAM PBB itu sebagai "organisasi yang bias, bermusuhan, anti-Israel yang telah mengkhianati misinya melindungi hak asasi manusia."
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan keputusan AS, menambahkan "Arsitektur hak asasi manusia PBB memainkan peran yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia." (*)
