Reshuffle Pertama Kabinet Jokowi, PSI Tuntut Copot Menteri Agama

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan jika Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) hendak merombak kabinet, Menteri Agama Fachrul Razi layak menjadi prioritas utama.

“Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan juga pemegang hak pererogarif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar lebih bekerja dengan baik, PSI mengusulkan menteri agama menjadi prioritas utama untuk diganti,” kata Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (12/2).

Baca Juga:

Bakal Pulangkan Kombatan ISIS, Menag Dianggap Bermain Api

Usulan ini berangkat dari sejumlah kekeliruan yang pernah dilakukan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Kekeliruan terakhir adalah rencana memulangkan 600 eks kombatan ISIS asal Indonesia.

“Pernyataan tersebut jelas potensial mengganggu rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Para eks kombatan itu jelas sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” tutur Guntur.

Menurut dia, kekeliruan lain yang dilakukan Menag adalah menunjuk pejabat yang beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama.

“Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan Pak Menteri tentang birokrasi dan merefleksikan kekurangpekaan beliau atas keragaman masyarakat Indonesia,” lanjut Guntur Romli.

Baca Juga:

Kemenag Akui Khilaf Tempatkan Pejabat Muslim Jadi Plt Dirjen Bimas Katolik

PSI juga mengkritik Fachrul Razi yang sebelumnya menyebut FPI sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Agama untuk menerima Pancasila dan NKRI. Itu sebabnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi itu mau diperpanjang.

“Buat PSI, bukan hanya pernyataan di atas kertas yang mesti dipegang. Yang terpenting adalah perilaku nyata dalam masyarakat. Ketika perilaku sebuah organisasi meresahkan, SKT-nya tidak layak diperpanjang,” kritik dia.

Tiga hal tersebut hanya contoh. Masih ada sejumlah blunder lain dari Fachrul Razi. Menurut Guntur, Presiden Jokowi punya tugas besar memajukan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan para pembantu yang mumpuni.

“Pembantu presiden di kabinet sepatutnya menjadi aset, bukan beban. Sekali lagi, jika Pak Jokowi mulai memikirkan reshuffle kabinet, menteri agama agaknya layak jadi prioritas utama. Jangan sampai inkompetensi seorang menteri mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan,” tutup jebolan Universitas Al Azhar Mesir itu. (Knu)

Baca Juga:

Menag Dikecam Terkait Pemulangan 600 WNI yang Jadi Kombatan ISIS