Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian terkait ucapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia.
"Ini kan baru penyelidikan. Setelah itu polisi yang menyimpulkan apakah alat bukti sudah cukup atau belum," ujar Ketua Bidang Hukum Repdem Fajri Safii usai menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (9/8).
Fajri mengatakan, kedatangannya ke Polda Metro Jaya adalah untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait laporannya terhadap Arief beberapa waktu lalu.
Panggilan ini adalah panggilan pertama. Ia diperiksa sebagai terlapor. "Salah satu alat bukti yang kita lampirkan adalah print out berita di Teropong Senayan dan Tribun Jabar. Kita sudah serahkan ke penyidik," ucap Fajri.
Sebelumnya, Arief menyinggung pernyataan PDIP yang mengkritik pernyataan Prabowo Subianto terkait presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu.
"Keberadaan PKI sendiri sudah selesai. Karena itu jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat dikira ambisi jadi Presiden. Kok Hasto (Kristiyanto) sebagai Sekjen Partai antikritik sih," ujar Arief.
"Nah biasanya sifat PKI itu antikritik dan melanggar konstitusi. Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI," sambungnya.
Atas ucapannya, Arief dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, Arief sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui surat tertanggal 1 Agustus 2017. Surat itu ditandatanganinya dan diberi materai 6.000.
Laporan itu sendiri bernomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 2 Agustus 2017. Dalam laporannya, Arief dilaporkan melanggar Pasal 156, 310, dan 311 KUHP tentang Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Fitnah. (Ayp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Proses Hukum Jalan Terus, Repdem Tak Terpengaruh Permintaan Maaf Arief Poyuono
