Eddy Flo
MerahPutih.Com - Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi merupakan salah satu agenda utama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat memimpin Indonesia pada 2019-2024 nanti. Hal itu seperti tertuang pada visi dan misi paslon nomor urut 02 tersebut.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah Ph.D menilai, visi misi Prabowo-Sandi memiliki keunggulan lantaran dirangkum dari keresahan rakyat yang disampaikan langusng kepada Prabowo-Sandi saat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau 01 dia petahana, kalau ini adalah challenger. Tentu sebagai challenger akses terhadap data, informasi, sturktur birokrasi tidak akan selengkap petahana. Tapi seorang challenger memiliki kekuatan flexibilitas dan itu dibuktikan oleh Mas Sandi turun ke 1.000 titik dalam waktu 120 hari. Menurut saya itu komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Prabowo-Sandi," kata Firmanzah dalam diskusi Rabu Biru 'Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, jakarta Selatan, Rabu (9/1).
Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, visi misi Prabowo-Sandi juga disusun dengan melibatkan banyak pihak. Para ahli di berbagai bidang terlibat langsung menggodok dan mengayak ideologi, fakta dan data dimasukkan dalam program unggulan paslon nomor urut 02 ini.
"Jadi nanti visi misi rasanya sebuah sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Dan itu yang kalau saya baca buku visi misi-nya, saya menjadi tertarik karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to earth dan mengaddress persoalan di lapangan," kata Firmanzah.
Ada sejumlah isu yang beredar di masayarakat mendapat perhatian khusus dalam visi misi Prabowo-Sandi. Di antaranya tentang pengelolaan utang negara hingga sikap paslon nomor urut 02 yang ingin melakukan penajaman terhadap proyek infrastruktur dengan membangun ifrastruktur pedesaan, pertanian dan nelayan.
"Kemudian yang menarik juga ada rumusan ciptakan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan akan dikelola dari professional dan bebas dari kepentingan politik. Saya rasa itu tentu bukan hanya keinginan paslon 02 tapi konstitusi juga mengamanatkan hal itu bahwa BUMN harus dikelola secara berintegritas, profesional dan bebas dari kepentingan politik," beber Firmanzah.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Cecar Aher soal Aliran Suap Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar
