Refleksi Akhir Tahun, PDIP Ingin KPK Dievaluasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 21 Desember 2017
Refleksi Akhir Tahun, PDIP Ingin KPK Dievaluasi

Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 yang diselenggarakan DPP Badan Hukum PDIP di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan menilai perlu adanya evaluasi terhadap lembaga hukum, khususnya KPK guna membenahi dan memperbaiki kekurangan di lembaga tersebut.

Hal itu dinyatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri seminar nasional bertema Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 yang diselenggarakan DPP Badan Hukum PDIP di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Menurut Hasto, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar, KPK dituntut bekerja profesional dan sesuai tata tertib hukum acara. Sebab dengan kewenangan itu, tidak menutup kemungkinan KPK "bermain mata" dengan oknum tertentu.

"Karena sesudah reformasi semua institusi berbenah termasuk parpol memperbaiki diri. Karena di masa lalu kita lihat ada kewenangan yang cukup besar tidak menutup mata bagaimana di KPK itu ada oknum yang berafiliasi dengan kepentingan politik di luarnya," kata Hasto.

Terkait hal itu, PDIP sepakat dengan adanya angket KPK yang sebelumnya digulirkan. Dia menjelaskan pembentukan angket bukan untuk melemahkan atau memojokkan lembaga antirasuah tersebut melainkan sebagai bagian dari cek dan cek ulang.

"Kami sudah meminta klarifikasi terhadap ketua fraksi PDIP, ini karena tujuan pansus angket KPK merupakan sebagian dari cek dan balance, evaluasi untuk memperbaiki yang kurang," terangnya.

Hasto pun mengkritik sejumlah kejanggalan proses hukum yang dijalankan KPK dalam menetapkan sejumlah tersangka dan ini harus menjadi evaluasi.

"Bukti di persidangan praperadilan bagaimana sprindik dikeluarkan dan kemudian proses-proses, bukti-bukti dikumpulkan untuk menetapkan tersangka ternyata tidak kuat sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan dalam hukum, itu membuktikan perlu adanya evaluasi," kata dia.

Selanjutnya, Hasto juga menekankan bagaimana KPK lebih mengedepankan upaya pencegahan ketimbang OTT. "Perlu evaluasi apakah dengan banyak OTT, tapi tidak menciptakan efek jera, ada masalah di sana. Itu sebenarnya yang dilakukan PDIP," tambahnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Akhirnya Putri Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Dalam agenda terssebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Bagikan