Redam Ketegangan, Freddy Numberi Sampaikan Pesan kepada Warga Papua

MerahPutih.Com - Tokoh Papua Freddy Numberi angkat bicara terkait rentetan kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua. Kerusuhan yang berlangsung sejak pekan lalu itu sangat disesalkan mantan menteri era Presiden SBY ini.

Freddy juga mengungkapkan bahwa banyak warga Papua sedih dengan peristiwa tersebut padahal sejatinya masyarakat ingin hidup tenang dan damai. Oleh karena itu, ia berharap warga Papua tenang dan percayakan pada pemerintah untuk mengatasinya.

Baca Juga:

Kepala Badan Siber Klaim Kerusuhan di Papua Disebabkan Maraknya Berita Hoaks

"Kembalilah tenang. Percaya pada pemerintah dapat menyelesaikan ini dengan baik demi Papua yang lebih baik," kata Freddy Numberi dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8).

Mantan Menteri Perhubungan ini berpendapat, cara-cara yang dilakukan masyarakat Papua dengan melakukan perusakan tidak tepat.

"Kalau ada masalah, komunikasikan dengan baik. Kami senior selalu bantu karena kita yakin bila negeri ini akan makmur dan negara lain akan takut," pesan Freddy Numberi.

Freddy menyayangkan kejadian itu karena mengetahui persis pembangunan di Papua maupun Papua Barat. Dia melihat kondisi Papua saat ini sudah lebih baik. Ada yang dikerjakan namun tetap ada sejumlah hal kecil yang belum tersentuh.

"Saya ikut, saya sebelum menteri itu jadi gubernur era Presiden Habibie, sampai dua kali jadi menteri terakhir dengan Pak SBY. Saya tahu betul langkah yang dilakukan terhadap Papua. Pada periode Jokowi ini banyak kemajuan, namun memang ada hal kecil belum tersentuh, tapi pemerintah akui itu dan akan diselesaikan bertahap," katanya.

Sementara, Tokoh Papua Samuel Tabuni meminta pemerintah menarik pasukan keamanan dari wilayah Papua dan Papua Barat. Menurutnya, itu bisa membantu meredakan situasi yang memanas sejak pekan lalu.

"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel.

Samuel meminta Wiranto agar membentuk tim. Nantinya, tim tersebut diberi tugas untuk menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Nduga.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Nduga untuk menjaga keamanan.

"Karena itu Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik," kata Samuel.

Samuel kemudian meminta kabinet pemerintahan selanjutnya untuk lebih memperhatikan Papua. Terutama jika ada kasus rasialisme seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa proses hukum terhadap terduga pelaku rasialisme baru dilakukan setelah ada gelombang unjuk rasa di berbagai tempat. Seharusnya, lanjut Samuel, proses hukum langsung dilaksanakan.

"Khusus Surabaya kita demo baru ada proses hukum rasisme ini. Sudah lama itu jadi amarah orang Papua hari ini," ucap Samuel.

"Hal-hal ini yang mesti negara hadir, proteksi, sehingga orang Papua merasa dianggap sebagai bangsa," lanjutnya.

Wiranto menegaskan aparat akan ditarik dari wilayah Papua jika memang kondisi sudah aman dan tidak ada gangguan.

"Kalau kondisi serangan-serangan bersenjata di Papua tidak ada, saya jamin ditarik. Kami sepakat yang utama adalah bagaimana segera mengakhiri suasana tegang demo anarki ini menjadi pulih," tutur Wiranto.

Baca Juga:

Layanan Seluler di Jayapura Terputus Akibat Ulah Orang Tak Dikenal

Diketahui, situasi memanas di Papua dan Papua Barat sejak dua pekan lalu. Gelombang unjuk rasa dan protes yang dilakukan masyarakat di berbagai tempat.

Semua itu merupakan buntut dari kasus rasialisme yang terjadi saat Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dikepung.

Masyarakat Papua dan Papua Barat tidak terima. Mereka lantas menggelar unjuk rasa untuk menuntut proses hukum terhadap pelaku rasialisme. Dari mulai Manokwari, Sorong, Nduga, Fakfak, Timika, hingga Jayapura.

Aliran listrik dan jaringan telekomunikasi di Jayapura, Papua sempat diputus pada Kamis (29/8). Terkini, situasi sudah mulai kondusif.(Knu)

Baca Juga:

Fadli Zon: Pemblokiran Internet di Papua Sama Saja dengan Pembredelan Era Orde Baru