Headline

Kepala Badan Siber Klaim Kerusuhan di Papua Disebabkan Maraknya Berita Hoaks

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Agustus 2019
  Kepala Badan Siber Klaim Kerusuhan di Papua Disebabkan Maraknya Berita Hoaks

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengimbau agar masyarakat Papua tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong atau hoaks.

Menurut Hinsa, selama ini berita bohong digunakan pelaku untuk mengadu domba hingga terjadi kerusuhan beberapa hari belakangan ini.

Baca Juga:

Layanan Seluler di Jayapura Terputus Akibat Ulah Orang Tak Dikenal

"Kalau tidak cermat menggunakan media informasi, itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Lebih lanjut Hinsa meminta masyarakat untuk tak mudah terprovokasi. Selain itu, tetap bersabar dengan kabar yang belum tentu kebenarannya.

Rapat koordinasi masalah Papua di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan terkait kerusuhan di Papua di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (MP/Kanu)

"Saya yakin saudara kita di Papua adalah yang cinta damai ya. Dan kita imbau, mudah-mudahan isu itu jangan mudah terpengaruh dan lainnya," kata Mantan Pangdam Cenderawasih ini.

Menurutnya, apabila ada pihak yang tidak suka dengan keamanan Papua, maka di era cyber information dari mana saja, pemberitaan bisa didapat dan diciptakan.

"Di era cyber ini berita dari mana saja bisa datang. Jadi tinggal di kita [menyikapinya] saja bagaimana. Nah itu kan kita ga bisa menyebutkan itu. Jadi, di dunia cyber, arah bisa dari mana saja. Pelakunya juga bisa perorangan bisa kelompok. Jadi, kita tidak boleh langsung menuduh, karena itu bisa dari mana-mana," ucapnya.

Hinsa Siburian menuturkan keberadaan akun medsos dari luar negeri usai pihaknya melakukan analisa. Akan tetapi, ia mengaku tidak bisa menyebut secara spesifik dari negara mana akun medsos itu berasal.

Baca Juga:

Fadli Zon: Pemblokiran Internet di Papua Sama Saja dengan Pembredelan Era Orde Baru

Selain itu, ia enggan memastikan apakah akun medsos di luar negeri itu dibuat oleh perorangan atau kelompok.

"Jadi di dunia siber arah bisa dari mana saja, pelakunya bisa perorangan atau kelompok. Jadi kita tidak boleh langsung menuduh karena bisa dari mana-mana," ujarnya.

Seperti diketahui, pasca kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, kondisi sejumlah kota di Papua terus memanas. Kondisi itu disebut-sebut sebagian besar dipengaruhi oleh maraknya berita bohong.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi sempat membatasi akses data seluler di Papua. Langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran informasi menyesatkan yang diterima masyarakat Papua.(Knu)

Baca Juga:

Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

#Badan Siber Dan Sandi Negara #Berita Hoax #Penyebar Hoaks #Demo Rusuh
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Dunia
Nepal Bergejolak Tolak Pelarangan Media Sosial dan Serukan Penindakan Korupsi, Sedikitnya 16 Tewas
Media Nepal melaporkan polisi menggunakan peluru tajam terhadap para demonstran.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Nepal Bergejolak Tolak Pelarangan Media Sosial dan Serukan Penindakan Korupsi, Sedikitnya 16 Tewas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia dikabarkan bakal bangkrut pada 2030, karena utang yang semakin menumpuk. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Polri dari awal membuka ruang komunikasi kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan KPAI
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Indonesia
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks
Kementerian Pertahanan membantah keras narasi yang menyebut Menhan mengusulkan darurat militer
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks
Indonesia
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto, harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Indonesia
Pemkot Solo Cabut Status Siaga Darurat setelah Kerusuhan, kini Jadi Transisi Darurat Bencana Sosial
Karena situasi dan kondisi yang berangsur pulih, pemkot mencabut Status Siaga Darurat.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Pemkot Solo Cabut Status Siaga Darurat setelah Kerusuhan, kini Jadi Transisi Darurat Bencana Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Indonesia
Langkah Langkah Polisi dan TNI Bereskan Situasi Setelah Demo di Berbagai Daerah Rusuh
Proses penegakan hukum pun dilakukan dengan analisa mendalam melalui gelar perkara yang terukur dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Langkah Langkah Polisi dan TNI Bereskan Situasi Setelah Demo di Berbagai Daerah Rusuh
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
TNI Tegaskan Masa Pembakaran dan Pejarahan Saat Demo Cukup Terlatih dan Terorganisasi
Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
TNI Tegaskan Masa Pembakaran dan Pejarahan Saat Demo  Cukup Terlatih dan Terorganisasi
Bagikan