Rebutan Wagub DKI, Kubu Jokowi Sarankan Prabowo Jangan Sepelekan Ancaman PKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 01 November 2018
Rebutan Wagub DKI, Kubu Jokowi Sarankan Prabowo Jangan Sepelekan Ancaman PKS

Capres Prabowo Subianto menggendong anak kecil di Solo (Foto: Divisi Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kubu pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin menyarankan Gerindra dan Prabowo Subianto jangan menganggap remeh ancaman PKS terkait polemik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, jika PKS sampai cabut dari koalisi peluang menang pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 sudah pasti mati.

"Jika ancaman itu betul dilakukan PKS, maka sudah pasti mesin politik Prabowo-Sandi akan mati total," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, di Jakarta, Kamis (1/11).

juli
Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri). MP/Asropih

Saran Raja ini terkait pernyataan PKS Jakarta yang mengancam akan mematikan mesin politik partai untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga jika jatah kursi Wagub DKI tidak diserahkan ke mereka.

Menurut Raja, saat ini praktis hanya PKS yang masih konsisten berusaha memenangkan Prabowo-Sandi di Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM). Anggota koalisi lainnya PAN dan Demokrat tidak melarang kader dan caleg mereka untuk turut mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Pertama Demokrat sudah mengizinkan kadernya untuk main dua kaki. Kedua Sekjen PAN juga mengakui Caleg mereka tidak mau mengkampanyekan Prabowo Sandi," papar dia.

"Tidak ada partai kecuali Gerindra yang serius memenangkan Prabowo-Sandi," tandas Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) itu. (fdi)

#Wagub DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan