Reaksi Santai Gerindra Diancam PKS Pecah Kongsi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 11 Juli 2018
Reaksi Santai Gerindra Diancam PKS Pecah Kongsi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyapa kader Gerindra. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menanggapi santai pernyataan Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring yang mengancam akan meninggalkan koalisi jika tidak mendapatkan jatah calon wakil presiden (Cawapres).

"Kalau dari Gerindra menanggapi statement dari PKS, ya kita dapat mengerti bahwa PKS mensyaratkan Cawapres dari PKS," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

Prabowo dan Aher
Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berbincang bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) dan Aher, (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Anggota Komisi III DPR ini dapat memahami ancaman yang dilontarkan mantan Presiden PKS itu. Pasalnya, kata Dasco, PKS selama ini menjadi mitra koalisi utama Partai besutan Prabowo Subianto. "Saya bisa mengerti dan memahami dan dapat menerima bahwa keinginan PKS bahwa Cawapres harus dari PKS," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco tidak bisa memastikan Prabowo akan memilih cawapres dari PKS. Pasalnya, posisi cawapres perlu dibicarakan bersama partai politik mitra koalisi lainnya. "Tetapi kalau PKS mensyaratkan harus cawapres dari nama-nama atau sama-sama yang diendorse, ya itu kita bisa mengerti karena PKS selama ini bekerja sama dengan kita," tandas dia.

Tifatul
Tifatul Sembiring. (Foto: Twitter/@tifsembiring)

Sebelumnya, Tifatul Sembiring, menyatakan, partainya lebih memilih pecah kongsi dengan Partai Gerindra jika kadernya tak ada yang dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Menurut Tifatul, saat ini memang banyak partai yang menghendaki kadernya menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra itu. Di antaranya ialah PAN yang menyodorkan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Demokrat yang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Itu enggak bisa ditawar. Cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau kami disuruh dukung-dukung saja, mungkin enggak? Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing saja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). (Pon)

#Pilpres 2019 #Gerindra #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Bagikan