Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 20 Juni 2016
Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Suasana RDP Komisi V DPR RI dengan dengan Menhub, Menteri PU Pera & RDP dengan BMKG, Basarnas membahas persiapan arus mudik Leberan 2016 di Senayan, Jakarta, Senin (20/6). (Foto Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih NasionalKomisi V DPR RI yang melingkupi bidang infrastruktur dan perhubungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Korlantas Polri dan beberapa perusahaan angkutan. Waktu pelaksanaan RDP yang membahas kesiapan angkutan mudik Lebaran 2016 itu molor dari seharusnya dimulai jam 13:00, nyatanya baru mulai jam 14:00 WIB. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang merupakan mitra kerja Komisi V, baru tiba di ruangan pukul 13:45 WIB disusul Kepala Basarnas Bambang Sulistyo. Sementara Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memimpin jalannya rapat hari Senin (20/6). 

Dari penyelenggara angkutan umum tampak hadir perwakilan dari PT KAI, Perum DAMRI, Pelni dan Garuda Indonesia. Sedangkan, untuk perwakilan Polri diwakili oleh Wakakorlantas.

Rapat ini membahas beberapa hal teknis terkait kesiapan angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana. Di samping itu, rapat juga akan membicarakan evaluasi pelayanan angkutan lebaran pada tahun 2015.

BACA JUGA:

  1. Pengecekan Rel Jelang Arus Mudik, Tim Masih Temukan Pendrol Lepas
  2. Jelang Arus Mudik, Dishubkominfo Solo Cek Kesiapan Armada Bus
  3. Antisipasi Arus Mudik, Polresta Cirebon Terjunkan 900 Personel
  4. Menteri PUPR: Semua Sudah Dipersiapkan Betul Jelang Mudik Lebaran  
  5. KAI Tambah Lokomotif dan Gerbong pada Mudik Lebaran
#Kemenhub #Menteri Perhubungan #Ignasius Jonan #DPR #Angkutan Lebaran #Mudik Lebaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Cuaca Ekstrem Berdampak pada Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak
Cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang di Perairan Selat Sunda
Frengky Aruan - Minggu, 21 Desember 2025
Cuaca Ekstrem Berdampak pada Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Bagikan