Andika Pratama
MerahPutih.com - Pernyataan Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 menimbulkan kecurigaan berbagai pihak akan adanya pemilih siluman.
Terkait hal itu, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandoaga, Putih Sari mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera membereskan data kependudukan di Indonesia.
"Penyebab utama kacaunya DPT ini ya karena Kemendagri tidak mampu mengurusi E-KTP secara baik. Kemendagri harus berbenah mengurusi E-KTP ini agar tidak menjadi polemik berkepanjangan," ujar Putih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/12)
Anggota DPR RI Komisi IX ini juga meminta KPU agar membuka data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) agar bisa diakses oleh partai politik dan pasangan calon.
Agar tidak menimbulkan kecurigaan, seyogyanya KPU bisa memberikan izin kepada Tim pemenangan Capres Cawapres dan partai politik untuk ikut memeriksa data DPTHP tersebut," kata Putih
Oleh karena itu, Putih mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mengecek DPT di wilayah tempat tinggalnya.
"Untuk mencegah adanya identitas ganda ataupun pemilih misterius, ayo kita proaktif periksa DPT di kediaman masing-masing. Cek di RT dan RW," tambahnya.
Jika ditemukan adanya dugaan DPT siluman, Putih Sari mengatakan masyarakat dapat melapor ke posko pemenangan Prabowo-Sandi terdekat.
"Jika masyarakat menemukan nama yang tidak dikenal, bisa langsung melapor ke posko pemenangan Prabowo Sandi terdekat. Bisa juga ke Roemah Djoeang Prabowo-Sandi yang sudah tersebar di banyak kota kabupaten di Indonesia agar bisa kami tindaklanjuti," tutupnya.
Seperti yang diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta diizinkan mengakses data-data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, Senin (10/12).
Kubu Prabowo-Sandi juga meminta KPU melibatkan pihaknya dalam menganalisis data DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Sedianya, DPTHP itu akan ditetapkan lagi pada 16 Desember 2018 mendatang.
BPN minta dilibatkan untuk menghindari kesalahpahaman pandangan terkait DPTHP yang ditetapkan nantinya. Pasalnya, beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negri (Dirdukcapil Kemendagri) menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk DPT. (*)
