Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf butuh koalisinya kuat untuk mengamankan kebijakan di parlemen. Posisi PAN dan Partai Demokrat strategis untuk koalisi Jokowi-Ma'ruf lima tahun kedepan demi mengamankan berbagai kebijakan agar disetujui di parlemen. Sebaliknya, bergabung dengan koalisi Jokowi menjadi pilihan rasional bagi kedua partai itu.
"Tidak mungkin partai politik ingin kalah dan menderita, lalu mati-matian ada dalam barisan oposisi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, dilansir dari Antara, Senin (10/6).
Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf memiliki kepentingan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas politik dalam lima tahun kedepan. Artinya, lanjut dia, apabila jumlah partai politik dalam koalisi pemerintah bertambah kuat dengan bergabungnya PAN dan Demokrat, maka stabilitas politik juga bisa terjaga.
"Berbeda jika oposisi yang kuat, maka politik bisa saja akan gaduh terus kedepannya," ujar dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu.
BACA JUGA:
Target Jangka Panjang Demokrat, Duetkan AHY-Puan di Pilpres 2024
Keponakan Prabowo Angkat Bicara Soal Wacana Duet AHY-Puan di Pilpres 2024
Ujang menjabarkan apabila sebuah parpol kalah maka keinginan untuk bergabung kepada yang menang itu akan semakin besar karena yang dikejar memang kekuasaan untuk kepentingan Pemilu berikutnya.
"Kemungkinan Demokrat dan PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sangat terbuka," tutur pengamat politik itu.
Sebaliknya, kata Ujang, apabila Demokrat dan PAN bermain di wilayah tengah atau tidak mendukung salah satu pihak, maka akan tertinggal jauh dan tidak bisa menikmati kekuasaan.
"Tapi apabila Demokrat dan PAN ingin keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, harus dengan cara-cara halus dan baik. Bukan dengan cara-cara saling menyalahkan," tutup Ujang. (*)
BACA JUGA: BPN Persilahkan Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo Sandi
