Wisnu Cipto
Merahputih.com - Legislator menilai dua tahun masa kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf, belum berhasil membangun bidang energi dengan baik. Hingga kini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.
“Prestasinya masih datar-datar saja bahkan cenderung merah,” kata Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (22/10).
Baca Juga:
Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar
Mulyanto merinci, di sektor migas, baik impor, lifting maupun pembangunan kilang baru masih jeblok. Impor migas nasional, terutama BBM dan LPG, bukannya menurun malah terus melonjak. Akibatnya defisit transaksi berjalan membengkak.
“Pemerintah seperti tidak punya strategi yang konsisten untuk menurunkan impor migas ini,” imbuh Mulyanto.
Data BPS menunjukan pada Mei 2021, lonjakan impor migas menjadi sebesar USD 2.06 miliar. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 212 persen.
Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas ini sebesar USD 1.12 miliar meningkat sebesar 1020 persen dibandingkan tahun 2020 (y-on-y). Meroket lebih dari sepuluh kali lipat.
Defisit transaksi berjalan sektor migas untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar USD 11 miliar. Padahal tahun 2019 hanya sebesar USD 10 miliar dan tahun 2020 bahkan hanya sebesar USD 6 miliar.
“Lifting minyak kita memiliki visi 1 juta bph (barel per hari) di tahun 2030. Namun anehnya, target lifting tahunan bukannya naik, malah justru terus melorot,” ungkap Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, target lifting minyak, pada tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 masing-masing sebesar 775, 755, 705 dan 704 bph. Sementara realisasinya setiap tahun selalu di bawah target.
"Karena penggunaan BBM terus naik, maka otomatis impor migas tetap membengkak. Alhasil devisa negara terkuras,” papar dia.
Di sisi lain, lanjut Mulyanto, kemampuan kilang untuk mengolah BBM secara domestik masih lemah. Hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, tidak ada lagi pembangunan kilang baru.
"Pembangunan kilang Bontang tidak jelas juntrungannya. Kilang Tuban, Jawa Timur, masih pada tahap pembebasan lahan. Padahal sudah dimulai sejak tahun 2017. Dari total 6 buah kilang yang ada, Pertamina baru mampu menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph. Setengah dari kebutuhan domestik," beber dia.
Baca Juga:
Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terbaik di HUT Jatim Ke-76
Di sektor ketenagalistrikan, kata Mulyanto, kinerja Pemerintah juga masih merah. Rasio elektrifikasi nasional masih jauh di bawah seratus persen. Dua tahun lalu ditargetkan mencapai seratus persen. Namun realisasinya terus molor.
Pemerintah menargetkan kembali rasio elektrifikasi nasional seratus persen di tahun 2022. Tapi, lanjut Mulyanto, masih ada 433 desa atau setara dengan 483.012 Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik.
“Bahkan Indonesia perlu impor listrik dari negara tetangga. Kalimantan Barat mengimpor listrik sebesar 110 MW dari Serawak Pada tahun 2020, yang terus berlanjut di tahun 2021 ini,” ujar Mulyanto.
Namun anehnya, kata Mulyanto, di Jawa dan Sumatera terjadi surplus listrik lebih dari 30 persen. Dan program pembangunan pembangkit baru 35.000 MW yang kontroversial itupun terus berlanjut.
“Akibatnya PLN terpaksa membayar listrik yang tidak diperlukan, karena adanya klausul TOP (take or pay) dari listrik swasta. Yang pada gilirannya, keuangan PLN tertekan utang yang hampir mencapai Rp 500 triliun,” tutur politikus PKS itu. (Knu)
Baca Juga:
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi
