Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025

Didik Setiawan - Jumat, 03 Januari 2025

Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Rapat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama bersama Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes dengan Komisi VIII DPR membahas rincian komponen biaya kesehatan Haji Tahun 2025. (MP/Didik Setiawan).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

#Dana Haji #Komisi VIII DPR #Kuota Haji

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Pembagian Kuota Haji Tercantum dalam MoU RI-Arab Saudi

Keputusan pembagian kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk aspek keselamatan jemaah.

Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026

Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Pembagian Kuota Haji Tercantum dalam MoU RI-Arab Saudi

Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah

Jaksa KPK menilai dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tak hanya merugikan negara Rp622 miliar, tetapi juga berdampak pada hak masyarakat.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 Agustus 2026

Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum

Kuasa hukum Gus Yaqut minta dakwaan KPK batal. Ia menjelaskan surat dakwaan KPK mencampuradukkan kewenangan Menteri Agama.

Soffi Amira - Selasa, 18 Agustus 2026

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum

Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK

Pengacara Gus Yaqut mempertanyakan nama Fuad Mahsyur, yang tidak muncul dalam dakwaan KPK.

Soffi Amira - Rabu, 12 Agustus 2026

Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK

Jaksa Ungkap Aliran Uang Kasus Kuota Haji, Gus Alex Didakwa Perkaya Diri Rp 93,6 Miliar

Eks Stafsus Yaqut, Gus Alex, didakwa memperkaya diri US$5,23 juta dan Rp330 juta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026

Jaksa Ungkap Aliran Uang Kasus Kuota Haji, Gus Alex Didakwa Perkaya Diri Rp 93,6 Miliar

Bongkar Kejanggalan Kasus Kuota Haji, Yaqut: Saya Tidak Pernah Terima Satu Rupiah Pun

Yaqut Cholil Qoumas membantah menerima uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dan mempertanyakan kerugian negara Rp 622 miliar.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026

Bongkar Kejanggalan Kasus Kuota Haji, Yaqut: Saya Tidak Pernah Terima Satu Rupiah Pun

Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji Tambahan 2023-2024

Pengacara Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, mengungkap kronologi pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang dipersoalkan KPK.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026

Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji Tambahan 2023-2024

Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun

Membantah narasi yang menyebut KPK menyita uang Rp 100 miliar dari rumah Yaqut.

Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026

Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun

Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa memperkaya diri Rp 4,8 miliar dari korupsi kuota haji.

Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026

Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

Selain itu, Yaqut juga didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya.

Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026

Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

Bagikan