Raker Menag dengan Komisi VIII DPR Bahas Biaya Haji Tahun 2025

Didik Setiawan - Senin, 30 Desember 2024

Raker Menag dengan Komisi VIII DPR Bahas Biaya Haji Tahun 2025

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Rapat tersebut terkait pembahasan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M dan pembentukan panja biaya penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M. (MP/Didik Setiawan).

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafii (kiri) Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kanan) dan sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

#Menag Nasaruddin Umar #Kemenag

Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Kemenag Doroang Majelis Taklim Naik Kelas, Ancaman terhadap Keluarga Indonesia tah hanya soal Ekonomi

Majelis taklim tidak sekadar menjadi ruang pengajian rutin, tapi tampil sebagai pusat penguatan ketahanan keluarga dan benteng moral masyarakat.

Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026

Kemenag Doroang Majelis Taklim Naik Kelas, Ancaman terhadap Keluarga Indonesia tah hanya soal Ekonomi

Temu Nasional Pesantren Sepakat Pelaku Kekerasan Seksual tak akan Dilindungi

Momentum penting bagi pesantren, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk membangun komitmen dalam memberantas kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026

Temu Nasional Pesantren Sepakat Pelaku Kekerasan Seksual tak akan Dilindungi

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Ambil Alih Pengelolaan Infaq dan Zakat Umat dari Baznas

Beredar hoaks di Facebook yang menyebut Kemenag mengambil alih pengelolaan zakat dari Baznas. Faktanya, zakat tetap dikelola Baznas sesuai UU No.23/2011.

Wisnu Cipto - Senin, 11 Mei 2026

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Ambil Alih Pengelolaan Infaq dan Zakat Umat dari Baznas

Kemenag Bantah 'Rampas' Dana Kas Masjid, Diharap Transparan dan Akuntabel ke Jamaah

Pemerintah menjamin bahwa seluruh aset finansial rumah ibadah tetap berada di bawah kendali penuh pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026

Kemenag Bantah 'Rampas' Dana Kas Masjid, Diharap Transparan dan Akuntabel ke Jamaah

Kemenag Bantah Isu Kelola Rekening Masiid Seluruh Indonesia

Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026

Kemenag Bantah Isu Kelola Rekening Masiid Seluruh Indonesia

Kemenag Perketat Legalitas Lembaga Amil Zakat dan Wajibkan Pelaporan Berbasis NIK Mulai Tahun Ini

Penerbitan KMA ini sekaligus merespons Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026

Kemenag Perketat Legalitas Lembaga Amil Zakat dan Wajibkan Pelaporan Berbasis NIK Mulai Tahun Ini

Dimediasi Kemenag, Segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Teluknaga Tangerang Dicabut

Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi Pancasila yang menjamin keberagaman dan menjadi rumah bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan.

Dwi Astarini - Selasa, 07 April 2026

Dimediasi Kemenag, Segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Teluknaga Tangerang Dicabut

Nyepi 1948 Bareng Ramadan, Menag Sebut Dunia Satu Keluarga Tanpa Sekat

Selain itu, Amati Lelungan memberi kesempatan bagi alam untuk memulihkan keseimbangan, dan Amati Lelanguan mendorong kejernihan batin dengan melepaskan hiburan duniawi

Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Maret 2026

Nyepi 1948 Bareng Ramadan, Menag Sebut Dunia Satu Keluarga Tanpa Sekat

Ratusan Uskup dari Seluruh Asia akan Kumpul di Indonesia, Menag Titip Pesan Perkuat Narasi Perdamaian

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan pertemuan tersebut di Indonesia.

Dwi Astarini - Jumat, 13 Maret 2026

Ratusan Uskup dari Seluruh Asia akan Kumpul di Indonesia, Menag Titip Pesan Perkuat Narasi Perdamaian

Pesan Menag Sikapi Potongan Pesan Viral; Jangan Salahkan Orang dari Potongan Ceramah

Potongan pernyataannya yang viral terkait zakat 2,5 persen bukan berarti dirinya menganggap zakat tidak wajib.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 Maret 2026

Pesan Menag Sikapi Potongan Pesan Viral; Jangan Salahkan Orang dari Potongan Ceramah

Bagikan