Raker Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Digelar Tertutup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 26 September 2022
Raker Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Digelar Tertutup

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman, KSAL Yudo Margono, Senin (26/9).

Rapat di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta inidigelar tertutup. Rapat beragendakan membahas penyesuaian RKA Kemenhan/TNI tahun 2023 serta isu krusial.

Sebelum RDP diputuskan secara tertutup, Ketua Komisi I Meutya Hafid yang memimpin sidang meminta kesepakatan kepada anggota Komisi I dan Menhan Prabowo.

Baca Juga:

Akhirnya, Panglima Andika dan KSAD Dudung Duduk Bareng di Rapat DPR

“Baik, rapat kami buka dengan sifat tertutup,” kata Meutya.

Setelah itu yang bukan peserta rapat diminta Meutya untuk meninggalkan ruang rapat.

Jenderal Dudung memenuhi janjinya untuk menghadiri rapat tersebut. Ia hadir bersama Jenderal Andika, menyusul Menhan Prabowo Subianto yang tiba lebih dulu.

Sebelumnya, ketidakhadiran Prabowo dan KSAD Dudung pada raker pada Senin (5/9) sempat memunculkan polemik. Namun, Komisi I DPR lebih mempersoalkan Dudung yang sering absen di rapat tak menemani Panglima TNI Andika Perkasa.

Saat itu, Panglima TNI Andika hanya ditemani KSAL Laksamana Yudo Margono serta KSAU Fadjar Prasetyo. Dudung absen dengan alasan kunjungan ke Kodam II Sriwijaya untuk memeriksa kesiapan operasi Satgas Yonif.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua Banggar DPR Jatuh Pasca Setujui Penarikan LPG 3 Kg

Absennya Dudung membuat raker dibanjiri interupsi dari sejumlah anggota Komisi I DPR. Mereka pertanyakan Dudung yang sering tak hadir dengan alasan agenda yang dinilai bukan prioritas.

Isu ketidakharmonisan Dudung dengan Panglima TNI pun dilempar oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Menurut dia, isu itu membuat adanya ketidakpatuhan sehingga TNI seperti gerombolan yang melebihi ormas.

Imbas omongan itu, Effendi diprotes banyak prajurit TNI. Politikus PDIP itu pun sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada TNI terutama Panglima Andika dan KSAD Dudung. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera

#Panglima TNI #KSAD #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk Saat Peresmian, KSAD Minta Maaf
Sebagai tindak lanjut hasil investigasi, TNI akan mengevaluasi sistem jembatan untuk proyek pembangunan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
 Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk Saat Peresmian, KSAD Minta Maaf
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Izinkan Warga Bertato Tradisional Daftar Anggota TNI
Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan Tato Tradisional Bukan Halangan Seleksi Daftar Prajurit TNI
Angga Yudha Pratama - Senin, 31 Agustus 2026
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Izinkan Warga Bertato Tradisional Daftar Anggota TNI
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Bagikan