Quick Count Charta Politika: Suara PSI Cuma 2,92 Persen, Tak Lolos Parlemen

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 04 Maret 2024
Quick Count Charta Politika: Suara PSI Cuma 2,92 Persen, Tak Lolos Parlemen

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan orasi saat kampanye terbuka di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil quick count atau hitung cepat Pileg 2024. Hasilnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Charta Politika memprediksi partai yang dikomandoi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu hanya meraih 2,92 persen suara. Selain PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat, juga diprediksi tak lolos ke parlemen.

Baca Juga:

KPU Bantah Ada Penggelembungan Suara PSI

"Untuk partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, Perindo, dan Ummat diprediksi tidak lolos PT (parliamentary threshold)," kata peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa dalam keterangannya, Senin (4/3).

Berdasarkan hasil hitung cepat, Charta Politika juga memprediksi partai yang lolos ambang batas parlemen. PDIP diperkirakan memperoleh suara terbanyak 16,11 persen dengan perkiraan kursi terbanyak 114 dan raihan kursi minimal 103.

Di posisi kedua ada Partai Golkar dengan raihan 14,42 persen dan diperkirakan mendapat 105 kursi maksimal dan minimal meraih 94 kursi. Berikutnya ada Partai Gerindra, meraih 13,45 persen dengan perkiraan mendapat 96 kursi maksimal dan minimal meraih 82 kursi.

Hasil quick count atau hitung cepat Charta Politika.

Selanjutnya, PKB diprediksi meraih 10,47 persen suara dengan perkiraan maksimal dapat 75 kursi dan minimal 65 kursi. Partai NasDem diperkirakan meraih 9,37 suara dengan perkiraan mendapat 70 kursi maksimal dan minimal meraih 57 kursi.

Kemudian PKS diprediksi mendapat 8,78 persen suara dengan perolehan maksimal kursi 60 dan jumlah minimal dapat 44 kursi. Selanjutnya Partai Demokrat diperkirakan meraup 7,62 persen suara dengan prediksi mendapat maksimal 55 kursi dan minimal meraih 42 kursi.

Baca Juga:

Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah

Sementara PAN diprediksi bakal mendapat 7 persen suara dengan perkiraan jumlah maksimal 50 kursi dan minimal dapat 40 kursi. Kemudian PPP berpotensi lolos ke parlemen dengan raihan 3,96 persen suara.

"Sementara PPP dikategorikan 'berpotensi lolos' parliamentary threshold. Dengan demikian, maksimal jumlah partai politik yang akan menduduki parlemen adalah sebanyak sembilan partai politik," jelas dia.

Lebih lanjut Ardha menambahkan, prediksi raihan jumlah kursi di DPR bergantung pada perolehan suara partai politik di setiap Dapil.

Charta Politika melakukan hitung cepat di 38 provinsi dengan menggunakan sampel sebanyak 2.000 TPS. Proses sampling dilakukan secara acak menggunakan metode Stratified Cluster Sampling.

Adapun margin of error dalam hitung cepat ini sebesar +/- 1 persen dengan tingkat kepercayaan 99 persen. (Pon)

Baca Juga:

Politisasi Agama Tak Laku Selama Pemilu 2024, Kemenag Bongkar Alasannya

#PSI #Charta Politika #Quick Count #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Bagikan