Angga Yudha Pratama
MerahPutih - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait langkah sejumlah Purnawirawan Kopassus TNI AD menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Luhut, dukungan kepada Prabowo merupakan hal yang wajar. Karena dirinya juga mendapatkan dukungan yang sama dari purnawirawan korps baret merah.
"Engga apa-apa, kan yang dukung, ada yang dukung dia (Prabowo), ada yang dukung saya. Kan biasa itu," ujar Luhut usai menghadiri pelaksanaan konsultasi nasional di Sopo Marpingkir, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (10/7).
Menurut dia, perbedaan dukungan jangan dijadikan permusuhan karena itu merupakan hal biasa, apalagi ada dendam.
"Yang penting jangan marah-marah yang penting, jangan jadi musuhan, jangan jadi dendam. Kalau beda kan saya suka lihat kacamata, ada yang nggak suka lihat kacamata. Kan ndak mesti jadi musuhan. amu seneng kopi saya teh. Apa mesti musuhan? nggak kan?," ungkapnya.
Ribuan purnawirawan Kopassus mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di pesta demokrasi 2019 mendatang. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (7/7).
Dalam deklarasi itu, para purnawirawan Kopassus juga menyambut dengan meriah Prabowo saat datang ke lokasi. Eks Danjen Kopassus itu tersenyum saat mendengarkan sapaan "Presiden, Pak Presiden," dari para eks Kopassus.
TNI AD sendiri sudah memberikan keterangannya terkait dukungan para purnawirawan Kopassus kepada Prabowo. "Purnawirawan sudah keluar dari kita, sudah tidak ada hubungan dengan Kopassus," ucap Kapen Kopassus Letkol Inf Rudi Firmansyah saat dihubungi wartawan, Sabtu (7/7).
Dia menegaskan prajurit Kopassus netral dalam urusan politik termasuk Pemilihan Presiden. "Kami semua netral, satu pimpinan tertinggi kami, Panglima TNI dan presiden, jadi nggak ada hubungan dengan kami," tegasnya.
"Itu pure pribadi masing-masing. Kalau kita diam. Kita tegak terus ke pemerintah," sambung Rudi. (Asp)
