Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Namun yang masih terkendala minimnya sumber daya manusia, yang bisa melakukan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
"Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman," papar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat terima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Daerah RI terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9).
Baca Juga:
Pemprov Jabar Usaha ODHA Dapatkan Bantuan Sosial
Uu mengatakan ada kendala lain dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya terkait ODGJ, yakni belum lengkapnya RSJ di seluruh 27 Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat yang di daerahnya tidak ada RSJ terpaksa harus jauh-jauh membawanya ke RSJ milik Provinsi di Kota Cimahi.
Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat Kabupaten/Kota yang menangani masalah kesehatan jiwa.
"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Uu.
Ia mengakui, kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa.
"Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini," ujarnya.
Ketua Komisi III DPD RI Hasan Basri mengakui, layanan psikiatri belum dapat diberikan di sejumlah rumah sakit umum, termasuk di tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Provinsi.
Ia mengharapkan ada komitmen dari Pemda Provinsi dalam meningkatan pelayanan di bidang kesehatan jiwa untuk masyarakat yang lebih mudah diakses, minimal di RSUD tingkat Provinsi. Tercatat, dari 720 RSUD, baru 318 yang bisa memberikan layanan psikiatri.
"Masalah SDM untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Sampai hari ini, satu orang psikiater harus melayani kurang lebih 220.000 penduduk. Perbandingan ini jauh dari yang direkomendasikan WHO, yaitu satu banding 30.000 penduduk," katanya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Wagub Jabar Usulkan Suami Poligami Untuk Cegah HIV/AIDS
