Zulfikar Sy
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut Tragedi Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 merupakan gerbang demokratisasi bagi Indonesia. Tragedi itu tidak akan pernah hilang dari sejarah PDIP.
Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi bertajuk "Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).
"Kita lihat ketika sejarah konsolidasi politik dilakukan secara paksa melalui fusi partai politik saat itu didesain hanya menjadi aksesoris demokrasi," kata Hasto.
Baca Juga:
Pastikan PDIP Solid, Hasto Ungkap Dialognya dengan Budiman Sudjatmiko
Dia memaparkan ada gerakan arus bawah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sukolilo tahun 1993. Gerakan itu menjadi benih yang mendorong penguasa dengan segala cara termasuk kekerasan guna menghambat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Puncaknya melalui Kudatuli.
"Kudatuli tidak akan pernah hilang dari sejarah PDI Perjuangan," tegas Hasto.
Hasto juga menyebut penyair dan aktivis Wiji Thukul sampai sekarang belum jelas di mana rimbanya. Dia hilang meski sempat menghadiri peringatan satu tahun Kudatuli dan sempat membacakan puisi.
"Puisi Wiji Thukul itu kita akan pasang di Sekolah Partai guna mengingatkan bahwa PDI Perjuangan dengan suatu pengorbanan yang luar biasa," tegas Hasto.
Baca Juga:
Imbas Main Game saat Rapat Paripurna, Cinta Mega Disidang DPP PDIP Besok
Menurut Hasto, Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat. PDIP, kata dia, akan mendorong Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpres untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM peristiwa 27 Juli.
Lebih lanjut, ia menambahkan DPP PDIP akan membentuk tim hukum untuk membuka kembali dokumen autentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat.
"Kemudian kita juga akan ke Komnas HAM dan menulis surat ke DPR RI dan berdialog dengan Menkopolhukam mengusulkan peristiwa Kudatuli masuk ke dalam pelanggaran HAM berat," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PDIP Pastikan Terus Perjuangkan Keadilan untuk Korban Tragedi Kudatuli
