Publik Diminta Tak Terprovokasi Pengibaran Bendera One Piece, Legislator: Membunuh Nyamuk Tak Perlu Pakai Granat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Publik Diminta Tak Terprovokasi Pengibaran Bendera One Piece, Legislator: Membunuh Nyamuk Tak Perlu Pakai Granat

Bendera One Piece.(foto: media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahoutih.com - Fenomena pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami dari serial anime One Piece belakangan ini menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa disamakan dengan pelecehan simbol negara.

Menurut Willy, selama bendera One Piece tidak dipasang di atas bendera Merah Putih atau melecehkannya, hal itu tidak termasuk pelanggaran serius.

Baca juga:

Pengibaran Bendera One Piece, Pengamat Sebut Ada Sosok ‘Besar’ di Baliknya, Konspirasi Terselubung ‘Menyerang’ Prabowo

"Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi. Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu," tegas Willy, Senin (4/8).

Willy juga melihat fenomena ini sebagai ekspresi spontan dari anak muda yang idealis dan berani menyuarakan ketidakadilan.

Namun, ia menyayangkan semangat tersebut sering kali tidak diimbangi dengan nalar yang matang, sehingga ekspresinya menjadi sporadis.

Alih-alih merespons dengan tindakan represif, Willy menilai bahwa negara seharusnya fokus pada upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Baca juga:

Fenomena Bendera Anime One Piece Jelang 17 Agustus, Ibas: Utamakan Merah Putih sebagai Simbol Bangsa

Jika itu tercapai, ekspresi semacam ini akan kehilangan maknanya. Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka, karena munculnya fenomena ini bisa jadi disebabkan oleh tersumbatnya kanal-kanal dialog di masyarakat.

Willy berpesan agar masyarakat menyuarakan keadilan dengan cara yang benar, dan tidak "salah alamat."

"Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar," tutupnya.

#One Piece #Bendera Merah Putih #Bendera Negara #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bagikan