Soffi Amira
MerahPutih.com - Peneliti Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq atau Nazif, menyoroti anggota Tim Reformasi Polri tak berisi andil masyarakat.
Ia menilai, semua anggota berasal dari Polri akan membawa konflik kepentingan.
"Membentuk Tim Reformasi Polri yang seluruh anggotanya berlatar polisi tidak saja problematik, tapi juga jelas membawa konflik kepentingan," kata Nazif kepada wartawan, Selasa (23/9).
Harusnya, kata dia, Tim Reformasi Polri memiliki keragaman latar belakang, seperti melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas. Hal itu bertujuan agar bisa membawa penyegaran struktural maupun kultural.
Baca juga:
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Lebih jauh, Nazif menjelaskan, Reformasi Polri bukan saja harus mengarah pada agenda penguatan akuntabilitas, transparansi, maupun pembenahan struktur dan kultur di lingkungan Polri. Namun, juga mengarah pada lingkungan pembuat keputusan dan juga kebijakan publik.
"Komitmen ini bisa kita lihat dari seberapa terbuka Pemerintah dan juga jajaran Polri bagi masukan masyarakat," tuturnya.
Nazif melanjutkan, keseriusan Reformasi Polri diukur dari ada tidaknya perubahan kebijakan pemerintah dan kepolisian yang dituntut independen.
Keseriusan bukan dari jargon maupun kampanye media sosial masif melalui penggalangan dukungan kalangan tertentu.
Baca juga:
Perekat Nusantara Kritik Tim Transformasi Reformasi Polri, Sebut tak Punya Legitimasi Hukum
"Tugas negara ialah melayani hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonomi rakyat. Jika penyelenggara negara hanya melayani elite, maka mustahil Polri dapat benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat. Reformasi Polri wajib melibatkan masyarakat jika ingin membawa dampak positif bagi demokrasi," pungkas Nazif.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang terdiri dari 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota.
Tim Transformasi Reformasi Polri itu dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 yang ditandatangani pada 17 September 2025. (asp)
