Puan Ungkap Alasan tak Undang Parpol Lain di HUT Ke-50 PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Januari 2023
Puan Ungkap Alasan tak Undang Parpol Lain di HUT Ke-50 PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Jakarta, Senin (9/1). Foto: Humas PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf kepada partai politik lain karena tidak diundang dalam perayaan HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023

Puan mengatakan bahwa perjalanan PDIP menyentuh usia ke-50 bukanlah langkah mudah. Sehingga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan agar HUT ke-50 digelar khusus untuk internal.

Baca Juga

Puan Tegaskan tidak Ada Bintang yang Bersinar Sendiri di PDIP

“Ini karena hari ulang tahun PDI Perjuangan yang mana angka 50 itu kan susah. Baru 50 tahun lagi akan terjadi, jadi kami meminta maaf kepada seluruh ketua umum partai politik jikalau memang besok tidak berkesempatan hadir," kata Puan usai pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten Kota Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1).

“Karena ini adalah kegiatan internal PDI Perjuangan di ulang tahun ke 50,” sambungnya.

Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa Ketua Umum Megawati mengharapkan seluruh kader partai berlambang banteng moncong pitih itu akan hadir pada HUT ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Baca Juga

Puan Yakin PDIP Cetak Hattrick Menang Pemilu jika 3 Pilar Partai Solid Bergerak

Dalam perayaan tersebut, nantinya tiga pilar partai akan menjadi fokus utama. Selain itu, Puan menyebut bahwa HUT ke-50, PDIP juga akan menyiapkan langkah menyambut Pemilu 2024.

“Jadi Ibu Ketua Umum berharap seluruh kader partai yang akan hadir pada esok hari, tiga pilar partainya itu kita bisa menyatu sebagai keluarga besar PDI Perjuangan, tentu saja bersiap diri dan bersilaturahmi menyiapkan menyongsong Pemilu tahun 2024,” tuturnya.

Terkait tidak adanya undangan bagi parpol lain di HUT ke-50 itu, Puan berjanji akan mengundang parpol di waktu yang akan datang.

Meskipun demikian, Puan belum merinci terkait waktu, tempat hingga partai politik mana saja yang akan diundang di rencana pertemuan tersebut.

“Nanti tentu akan kami persiapkan acara bersama ketua umum yang lain di lain kesempatan,” tuturnya. (Pon)

Baca Juga

Sejarah dan Target PDIP di 2024

#PDIP #DPP PDIP #Puan Maharani #Megawati Soekarnoputri #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Bagikan