Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 September 2020
Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani, agar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila, saat pengumuman calon Kepala Daerah dari PDIP, membuat polemik di masyarakat.

Berbagai respons pun dikeluarga warganet, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menguasai perolehan suara di Sumbar, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal tanah minang terkait penyataan Puan.

Terkait pernyataannya koleganya tersebut, politikus PDIP, Zuhairi Misrawi atau yang dikenal sebagai Gus Mis menegaskan, Puan menyampaikan dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa. Ia menilai, Sumbar berubah total setelah 10 tahun dipimpin kader PKS.

Baca Juga:

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

"Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," kata Gus Mis di Jakarta, Kamis (3/9).

Alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini menyebut, semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, menurut dia, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

"Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” ujar Gus Mis.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik menuju Pilkada, dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumbar sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

“Di PDI Perjuangan kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan pahlawan bangsa seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Moh Natsir dan lain-lain.

Pengumuman PDIP
Pengumuman Calon Kepala Daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua DPP Puan Maharani. (Foto: PDIP)

Menurut Gus Mis, kehadiran tokoh-tokoh berwawasan kebangsaan di tengah penjajahan, namun dengan kultur Islam yang berkemajuan tersebut menjadi daya pemicu generasi muda Sumbar untuk ikut berpacu menjadi pelopor kemajuan bangsa.

"Termasuk pelopor di dalam membumikan Pancasila," tutup cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Partai Demokrasi Indonrsia Perjuangan pada pemilu legislatif hanya memperoleh 134.232 suara. Jauh tertinggal dari Partai Gerindra 570.835 suara, PKS 356.294 suara, PAN 412.437 suara, Demokrat 371.058, Nasdem 206.432 suara, Golkar 202.182 suara, PPP 141.856 suara. Dalam perebutan tahta politik, PDIP tidak bisa mengantarkan satupun wakil ke Senayan, atau memiliki kader yang jadi kepala daerah di daerah asal Proklamator Mohammad Hatta. (Pon)

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

#Puan Maharani #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Bagikan