Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 September 2020
Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani, agar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila, saat pengumuman calon Kepala Daerah dari PDIP, membuat polemik di masyarakat.

Berbagai respons pun dikeluarga warganet, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menguasai perolehan suara di Sumbar, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal tanah minang terkait penyataan Puan.

Terkait pernyataannya koleganya tersebut, politikus PDIP, Zuhairi Misrawi atau yang dikenal sebagai Gus Mis menegaskan, Puan menyampaikan dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa. Ia menilai, Sumbar berubah total setelah 10 tahun dipimpin kader PKS.

Baca Juga:

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

"Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," kata Gus Mis di Jakarta, Kamis (3/9).

Alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini menyebut, semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, menurut dia, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

"Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” ujar Gus Mis.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik menuju Pilkada, dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumbar sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

“Di PDI Perjuangan kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan pahlawan bangsa seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Moh Natsir dan lain-lain.

Pengumuman PDIP
Pengumuman Calon Kepala Daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua DPP Puan Maharani. (Foto: PDIP)

Menurut Gus Mis, kehadiran tokoh-tokoh berwawasan kebangsaan di tengah penjajahan, namun dengan kultur Islam yang berkemajuan tersebut menjadi daya pemicu generasi muda Sumbar untuk ikut berpacu menjadi pelopor kemajuan bangsa.

"Termasuk pelopor di dalam membumikan Pancasila," tutup cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Partai Demokrasi Indonrsia Perjuangan pada pemilu legislatif hanya memperoleh 134.232 suara. Jauh tertinggal dari Partai Gerindra 570.835 suara, PKS 356.294 suara, PAN 412.437 suara, Demokrat 371.058, Nasdem 206.432 suara, Golkar 202.182 suara, PPP 141.856 suara. Dalam perebutan tahta politik, PDIP tidak bisa mengantarkan satupun wakil ke Senayan, atau memiliki kader yang jadi kepala daerah di daerah asal Proklamator Mohammad Hatta. (Pon)

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

#Puan Maharani #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Indonesia
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Puan menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai evaluasi pelaksanaan sidang tahun sebelumnya yang mendapat sorotan publik setelah sejumlah anggota legislatif berjoget mengikuti musik seusai agenda resmi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengajukan empat nama calon Gubernur BI ke DPR. Kini, DPR akan menggelar fit and proper test.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Bagikan