Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 September 2020
Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani, agar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila, saat pengumuman calon Kepala Daerah dari PDIP, membuat polemik di masyarakat.

Berbagai respons pun dikeluarga warganet, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menguasai perolehan suara di Sumbar, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal tanah minang terkait penyataan Puan.

Terkait pernyataannya koleganya tersebut, politikus PDIP, Zuhairi Misrawi atau yang dikenal sebagai Gus Mis menegaskan, Puan menyampaikan dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa. Ia menilai, Sumbar berubah total setelah 10 tahun dipimpin kader PKS.

Baca Juga:

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

"Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," kata Gus Mis di Jakarta, Kamis (3/9).

Alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini menyebut, semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, menurut dia, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

"Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” ujar Gus Mis.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik menuju Pilkada, dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumbar sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

“Di PDI Perjuangan kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan pahlawan bangsa seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Moh Natsir dan lain-lain.

Pengumuman PDIP
Pengumuman Calon Kepala Daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua DPP Puan Maharani. (Foto: PDIP)

Menurut Gus Mis, kehadiran tokoh-tokoh berwawasan kebangsaan di tengah penjajahan, namun dengan kultur Islam yang berkemajuan tersebut menjadi daya pemicu generasi muda Sumbar untuk ikut berpacu menjadi pelopor kemajuan bangsa.

"Termasuk pelopor di dalam membumikan Pancasila," tutup cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Partai Demokrasi Indonrsia Perjuangan pada pemilu legislatif hanya memperoleh 134.232 suara. Jauh tertinggal dari Partai Gerindra 570.835 suara, PKS 356.294 suara, PAN 412.437 suara, Demokrat 371.058, Nasdem 206.432 suara, Golkar 202.182 suara, PPP 141.856 suara. Dalam perebutan tahta politik, PDIP tidak bisa mengantarkan satupun wakil ke Senayan, atau memiliki kader yang jadi kepala daerah di daerah asal Proklamator Mohammad Hatta. (Pon)

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

#Puan Maharani #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Bagikan