Puan Kirim Sinyal Tak Lagi Jadi Caleg 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Januari 2022
Puan Kirim Sinyal Tak Lagi Jadi Caleg 2024

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan kader DPC PDIP Sukoharjo, Jawa Tengah menerima pengarahan langsung dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kantor DPC, Rabu (19/1).

Puan dalam pengarahannya kepada jajaran pengurus PAC PDIP se-Kabupaten Sukoharjo, mengingatkan untuk merapatkan barisan mulai dari sekarang karena Pemilu 2024 masih dua tahun lagi.

Baca Juga:

Jadwal Pemilu 2024 Tak Harus Tunggu Komisioner KPU dan Bawaslu Baru

"Saya ingatkan seluruh kader mempersiapkan diri menuju kontestasi Pemilu," kata dia.

Ia mengatakan, akan pentingnya melakukan persiapan jauh hari karena hasilnya akan baik juga. Atas dasar itu semua kader harus rapatkan barisan.

"Ingat, Pemilu 2024 itu mungkin sebelum Lebaran, mungkin setelah Lebaran. Pokoknya semua harus siap. Sehingga Maret 2024 itu udah Pemilu," katanya.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

Puan menyinggung jumlah suara yang berhasil dia raup saat Pemilu 2019 lalu di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Saat itu dia memperoleh sebanyak 404.034 suara.

"Ada 104 ribu suara (Puan di Sukoharjo) pada Pileg 2019. Nanti 2024 harus lebih dari itu. Siap nggak?" ujar Puan yang disambut teriakan siap oleh kader PDIP.

Ia mulai memiliki terkait pilihan politiknya pada gelaran pilpres dan pilkada pada 2024. Puan mengirim sinyal kemungkinan tidak maju caleg lagi.

"Saya ini juga mikir, 2024 saya masih caleg nggak nih, Mas. Kalau nggak caleg, siapa ya yang bisa dapat suara 104 ribu ya. Pusing, kan, saya juga pusing," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Jadwal Pemilu 2014 Diputuskan Pekan Depan

#Pemilu #Pilpres #Pileg #PDIP #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Bagikan