PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 November 2019
 PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengupload draf kebijakan umun anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 ke web resmi apbd.jakarta.go.id.

"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Saran Jumat (29/11).

Baca Juga:

Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan

William mempertanyakan Pemprov DKI yang hingga kini belum mengunggah dokumen KUA-PPAS yang sudah disepakati legislatif dan eksekutif.

Adapun anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta ditantang buka APBD DKI ke publik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)

"Dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD," sambungnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan langsung mengunggah dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS.

"Sekarang data entry dimulai. Kan sudah MoU," kata Anies usai menandatangani MoU pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Baca Juga:

BK DPRD DKI Panggil William PSI Pekan Depan Terkait Pelanggaran Kode Etik

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pun mendesak Anies untuk transparan dan terbuka dengan mengespos draf KUA-PPAS APBD 2020.

"Harus transparan (anggarannya) terbuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," tuturnya.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan