PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengupload draf kebijakan umun anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 ke web resmi apbd.jakarta.go.id.
"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Saran Jumat (29/11).
Baca Juga:
William mempertanyakan Pemprov DKI yang hingga kini belum mengunggah dokumen KUA-PPAS yang sudah disepakati legislatif dan eksekutif.
Adapun anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.
"Dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD," sambungnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan langsung mengunggah dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS.
"Sekarang data entry dimulai. Kan sudah MoU," kata Anies usai menandatangani MoU pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Baca Juga:
BK DPRD DKI Panggil William PSI Pekan Depan Terkait Pelanggaran Kode Etik
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pun mendesak Anies untuk transparan dan terbuka dengan mengespos draf KUA-PPAS APBD 2020.
"Harus transparan (anggarannya) terbuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," tuturnya.(Asp)
Baca Juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking