PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengupload draf kebijakan umun anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 ke web resmi apbd.jakarta.go.id.
"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Saran Jumat (29/11).
Baca Juga:
William mempertanyakan Pemprov DKI yang hingga kini belum mengunggah dokumen KUA-PPAS yang sudah disepakati legislatif dan eksekutif.
Adapun anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.

"Dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD," sambungnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan langsung mengunggah dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS.
"Sekarang data entry dimulai. Kan sudah MoU," kata Anies usai menandatangani MoU pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Baca Juga:
BK DPRD DKI Panggil William PSI Pekan Depan Terkait Pelanggaran Kode Etik
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pun mendesak Anies untuk transparan dan terbuka dengan mengespos draf KUA-PPAS APBD 2020.
"Harus transparan (anggarannya) terbuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," tuturnya.(Asp)
Baca Juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
