PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 November 2019
 PSI Tagih Janji Anies Unggah APBD DKI Tahun Anggaran 2020

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengupload draf kebijakan umun anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 ke web resmi apbd.jakarta.go.id.

"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Saran Jumat (29/11).

Baca Juga:

Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan

William mempertanyakan Pemprov DKI yang hingga kini belum mengunggah dokumen KUA-PPAS yang sudah disepakati legislatif dan eksekutif.

Adapun anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta ditantang buka APBD DKI ke publik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara pencanangan tiang bangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)

"Dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD," sambungnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan langsung mengunggah dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS.

"Sekarang data entry dimulai. Kan sudah MoU," kata Anies usai menandatangani MoU pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Baca Juga:

BK DPRD DKI Panggil William PSI Pekan Depan Terkait Pelanggaran Kode Etik

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pun mendesak Anies untuk transparan dan terbuka dengan mengespos draf KUA-PPAS APBD 2020.

"Harus transparan (anggarannya) terbuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," tuturnya.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan