PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/stevepb)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI tahun 2021 senilai Rp43,37 triliun terlampau tinggi.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, Pemda harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit. Kemudian berimbas pada pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini.

Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian tahun 2021 masih serba tidak pasti akibat pandemi COVID-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti tahun 2019.

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Melempem

“Kami menilai bahwa asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realita,” ungkap Eneng dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat yakni lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020, namun lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2019.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Salah satu caranya adalah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, maka target pajak di APBD tahun 2021 adalah 93 persen dikali Rp40,3 triliun, hasilnya adalah Rp37,7 triliun.

“Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti ini,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Keringanan Pajak

#DKI Jakarta #Pajak #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Kerahkan 1.597 Anggota tak Bersenjata untuk Jaga Ketat Demo Buruh di Kawasan Istana Negara
Mereka menuntut adanya kesehjateraan dan perhatian pemerintah terhadap guru.
Dwi Astarini - 13 menit lalu
Polisi Kerahkan 1.597 Anggota tak Bersenjata untuk Jaga Ketat Demo Buruh di Kawasan Istana Negara
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, sanksi sosial lebih menekankan pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Indonesia
Pengacara Ditembak di Tanah Abang Diduga Terkait Sengketa Lahan, Polisi Tangkap Pelaku dan Sita Puluhan Senpi
Korban mengalami luka di bagian punggung dan sudah mendapatkan perawatan medis.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Pengacara Ditembak di Tanah Abang Diduga Terkait Sengketa Lahan, Polisi Tangkap Pelaku dan Sita Puluhan Senpi
Indonesia
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan menaikkan pajak. Hal itu tidak akan terjadi sebelum ekonomi tumbuh di atas 6 persen.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
Indonesia
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Indonesia bisa rugi Rp 70 triliun jika PPN turun satu persen.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Indonesia
LRT Jabodetabek Mogok di Tengah Perjalanan, Bos KAI Perintahkan Evaluasi Standar Keselamatan dan Layanan
Keselamatan pelanggan dan keandalan operasional merupakan prioritas utama KAI dalam pengelolaan seluruh layanan, termasuk LRT Jabodebek
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
LRT Jabodetabek Mogok di Tengah Perjalanan, Bos KAI Perintahkan Evaluasi Standar Keselamatan dan Layanan
Indonesia
Pramono Tanggapi Pembongkaran Pasar Burung Barito Jaksel
Pramono Anung mengatakan penanganan Pasar Barito sudah sesuai dengan aturan dan humanis.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Pramono Tanggapi Pembongkaran Pasar Burung Barito Jaksel
Indonesia
Seluruh Proyek Konstruksi Rampung, Rekayasa Lalin di TB Simatupang Disetop
pengaturan lalu lintas akan kembali normal mulai Senin, 27 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Seluruh Proyek Konstruksi Rampung, Rekayasa Lalin di TB Simatupang Disetop
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nostalgia Masa Kecil di Pasar Malam Narasi 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut menyambut baik kolaborasi lintas pihak di Pasar Malam Narasi 2025.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nostalgia Masa Kecil di Pasar Malam Narasi 2025
Bagikan