PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/stevepb)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI tahun 2021 senilai Rp43,37 triliun terlampau tinggi.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, Pemda harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit. Kemudian berimbas pada pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini.

Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian tahun 2021 masih serba tidak pasti akibat pandemi COVID-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti tahun 2019.

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Melempem

“Kami menilai bahwa asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realita,” ungkap Eneng dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat yakni lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020, namun lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2019.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Salah satu caranya adalah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, maka target pajak di APBD tahun 2021 adalah 93 persen dikali Rp40,3 triliun, hasilnya adalah Rp37,7 triliun.

“Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti ini,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Keringanan Pajak

#DKI Jakarta #Pajak #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Tindakan KPK tersebut sebagai bukti komitmen dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Indonesia
Pemprov DKI Perluas Lagi Transjabodetabek, Rute Cawang-Cikarang bakal Beroperasi Februari
Pihak Transjakarta tengah mempersiapkan peluncuran rute tersebut bersamaan dengan rute Blok M - Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
Pemprov DKI Perluas Lagi Transjabodetabek, Rute Cawang-Cikarang bakal Beroperasi Februari
Indonesia
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak. KPK amankan barang bukti uang Rp 1 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Indonesia
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
Belanja perpajakan masih diperlukan sebagai bagian dari dukungan kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
Indonesia
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Indonesia
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang, di antaranya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Indonesia
RDF Rorotan Masih Bau, PSI Kritik Solusi Pemprov Jakarta Cuma Gimmick
Anggota Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, mengkritik Pemprov Jakarta gagal mengatasi bau menyengat dari fasilitas RDF Rorotan.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
RDF Rorotan Masih Bau, PSI Kritik Solusi Pemprov Jakarta Cuma Gimmick
Indonesia
Sekda DKI Minta Dinas KPKP Uji Kelayakan Daging Ikan Sapu-sapu
kajian kesehatan perlu dilakukan guna Memastikan ikan sapu-sapu layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Sekda DKI Minta Dinas KPKP Uji Kelayakan Daging Ikan Sapu-sapu
Berita
Solusi Air Bersih untuk Warga Jakarta, PAM JAYA–TP PKK Salurkan Toren Gratis
PAM JAYA bersama TP PKK DKI Jakarta menyalurkan bantuan toren air berkapasitas 300 liter bagi warga bertekanan air rendah sebagai solusi pemenuhan air bersih.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Januari 2026
Solusi Air Bersih untuk Warga Jakarta, PAM JAYA–TP PKK Salurkan Toren Gratis
Indonesia
Gubernur Pramono Sebut RDF Rorotan Bisa Kurangi Masalah Sampah di Jakarta, Tanggapi Tuntutan Penutupan dari Warga
Proses persiapan untuk mengoperasikan atau commissioning telah dilakukan berulang kali di RDF Rorotan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Gubernur Pramono Sebut RDF Rorotan Bisa Kurangi Masalah Sampah di Jakarta, Tanggapi Tuntutan Penutupan dari Warga
Bagikan