Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/stevepb)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI tahun 2021 senilai Rp43,37 triliun terlampau tinggi.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, Pemda harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit. Kemudian berimbas pada pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini.

Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian tahun 2021 masih serba tidak pasti akibat pandemi COVID-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti tahun 2019.

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Melempem

“Kami menilai bahwa asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realita,” ungkap Eneng dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat yakni lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020, namun lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2019.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Salah satu caranya adalah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, maka target pajak di APBD tahun 2021 adalah 93 persen dikali Rp40,3 triliun, hasilnya adalah Rp37,7 triliun.

“Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti ini,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Keringanan Pajak

#DKI Jakarta #Pajak #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PSI Minta Polda Metro Buka Identitas Pemilik Alphard yang Terlibat Cekcok Satpam Bundaran HI
Ada dugaan pemakaian pelat nomor palsu oleh kendaraan Alphard yang berada di tengah-tengah insiden ini.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Legislator PSI Minta Polda Metro Buka Identitas Pemilik Alphard yang Terlibat Cekcok Satpam Bundaran HI
Indonesia
Satpam HI yang Sempat Cekcok dengan Mobil Alphard sudah kembali Bekerja
Sang satpam memastikan hari ini ia telah kembali bekerja di area tempat kerjanya di kawasan Bundaran HI.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Satpam HI yang Sempat Cekcok dengan Mobil Alphard sudah kembali Bekerja
Indonesia
Transformasi TPST Bantargebang, Pemprov DKI Pakai Skema Creative Financing
Skema ini melengkapi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya untuk mempercepat penerapan controlled landfill menuju zero open dumping.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Transformasi TPST Bantargebang, Pemprov DKI Pakai Skema Creative Financing
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Satpam Penjaga Penyeberangan di HI tak Dipecat, Sopir Alphard Harus Disanksi
Hasil rekaman kamera pengawas milik Pemprov DKI di lokasi menunjukkan satpam tersebut justru menjalankan tugas dengan baik.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Satpam Penjaga Penyeberangan di HI tak Dipecat, Sopir Alphard Harus Disanksi
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
Perbaikan JPO Tendean yang Capai Rp 6 Miliar, Salah Satunya Pakai Dana KLB
Gubernur Pramono Anung meminta agar proses pembangunan dilakukan secepatnya.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Perbaikan JPO Tendean yang Capai Rp 6 Miliar, Salah Satunya Pakai Dana KLB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Pemprov DKI Prioritaskan Perbaikan SDN Kebayoran Lama 09 yang Roboh
Kondisi bangunan dikategorikan rusak berat sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Prioritaskan Perbaikan SDN Kebayoran Lama 09 yang Roboh
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Bagikan