Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta kecewa dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza menerangkan, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan data pada 15 April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Baca Juga
Data yang diminta oleh PSI untuk APBD 2019 di antaranya adalah penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel.
“Perlu diingat bahwa APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, sewajarnya Pemprov DKI memberikan data yang rinci mengenai penggunaan anggaran, lalu kita buka bersama-sama. Jika Pemprov DKI tidak mau memberikan data, maka apa yang mau dibahas?” kata Anthony dalam keteranganya, Rabu (2/9).
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah berkali-kali menindaklanjuti permintaan data tersebut, namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil.
“Bahkan, anggota dewan dari Fraksi PSI sudah menanyakan langsung di dalam rapat Komisi C pada tanggal 1 September 2020 kemarin. Tapi di forum rapat itu pun pihak BPKD hanya menjawab bahwa masih dalam proses koordinasi, padahal data tersebut sudah diminta sejak April 2020,” ucapnya.
Menurut Anthony, pembahasan pertanggungjawaban anggaran masih dirasa menggantung. Akibatnya, berbagai masalah sering terulang dari waktu ke waktu.
Ia menganggap, penjelasan Pemprov DKI mengenai realisasi belanja hanya secara global alias gelondongan dan diberikan 5 menit sebelum rapat dimulai. Padahal, sebenarnya ada hal-hal yang perlu dibahas secara lebih mendalam. Misalnya hambatan-hambatan dalam menjalankan anggaran, sehingga di APBD berikutnya bisa lebih optimal.
"Jangan sampai sudah dianggarkan tapi lagi-lagi penyerapan dan performanya tidak optimal,” tutur Anthony.
Anggota Komisi A Fraksi PSI August Hamonangan memberikan contoh di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Di dalam rapat terungkap ada temuan BPK dalam pembelian robot pemadam dengan jumlah sekitar Rp 1,4 miliar dan Rp 840 juta. Akibatnya, Dinas Gulkarmat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada daerah.
“Temuan BPK ini baru disampaikan setelah kami tanya. Seharusnya temuan BPK seperti ini dipaparkan di awal, sehingga kita semua bisa mengetahui dan ambil sikap. Perlu diingat bahwa APBD disusun bersama-sama antara eksekutif dan DPRD. Dengan demikian, pihak eksekutif dan DPRD punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran bisa efisien dan efektif,” jelas August.
Contoh lain dikemukakan Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yakni mengenai anggaran Formula E di Dinas Pemuda Olahraga. Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar uang commitment fee sebesar Rp 360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020.
Sementara itu, pada APBD 2020 juga telah dibayarkan commitment fee sebesar Rp 200 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2021. Di sisi lain, pelaksanaan Formula E tahun 2020 yang sedianya dilakukan bulan Juni telah dibatalkan akibat pandemi covid. Sedangkan Formula E tahun 2021 belum ada kejelasan.
“Sampai sekarang belum jelas bagaimana nasib uang commitment fee yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp 560 M. Kami tidak melihat adanya kemauan politik atau political will dari Pak Gubernur untuk mengembalikan uang ini, padahal sekarang sedang kondisi defisit anggaran,” ucap Anggara.
Contoh berikutnya adalah anggaran penanganan banjir. Di era Gubernur Anies Baswedan, pelaksanaan normalisasi sungai mandek. Sementara bencana banjir terus mengancam Ibukota.
“Kalau kami tanya, katanya ada masalah pembebasan lahan. Tapi sudah tiga tahun masalah ini selalu berulang, tidak ada perbaikan. Mungkin karena memang tidak ada kemauan untuk menangani banjir,” ujar Anggara.
Baca Juga
Anies Usulkan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021
Anthony menegaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk melakukan evaluasi kemampuan eksekutif melaksanakan anggaran. Dari situ, bisa dinilai dan diputuskan bagaimana alokasi anggaran di APBD berikutnya.
“Ini adalah proses yang sangat penting, jangan hanya jadi formalitas tahunan. Fraksi PSI tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kita minta data dibuka dan dibahas secara mendalam,” pungkas Anthony. (Knu)
