PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 Desember 2022
PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuth.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta trotoar dioptimalkan untuk untuk kurangi kemacetan.

Dia menyebut, pelebaran trotoar hanya akan efektif mengurangi kemacetan jika masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Baca Juga

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Pembangunan Trotoar Rp 171 Miliar

"Trotoar yang dilebarkan memang menambah macet, ketika belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jelas, karena lebar jalan berkurang tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar lebar ini efektif kurangi kemacetan, harus ada upaya sistematis untuk bikin masyarakat nyaman jalan kaki," kata Anggara di Jakarta, Rabu (30/11).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat jika pembangunan berhenti pada pelebaran trotoar, kemacetan akan bertambah parah. Ara menilai pelebaran fasilitas pejalanan kaki itu menjadi langkah pertama yang harus diikuti langkah selanjutnya.

"Jangkauan transportasi umum mutlak jadi syarat, kita tambah kenyamanan dan jumlah armada agar masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum dipadukan dengan berjalan kaki dari tempat berangkat ke angkutan umum lalu turun dari angkutan umum ke tempat tujuan," tambah Ara.

Baca Juga

Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder

Selain itu, ia minta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi trotoar, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

"Jika trotoar sudah lebar, Pemprov DKI harus memastikan fungsinya sesuai tujuan. Jangan ada yang parkir, jadi lintasan motor, atau bahkan dijadikan lapak ilegal agar pejalan kaki juga nyaman jalan di sana," tegasnya.

Ia juga meminta agar revitalisasi trotoar tidak hanya dilakukan di wilayah Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, juga ditrapkan di seluruh wilayah Jakarta.

"Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena gak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya," tambahnya.

Ia mengutarakan bahwa penyempitan kembali trotoar yang sudah dibangun bukanlah solusi baik.

"Kalau menurut saya kita jangan mundur. Gak mungkin kita bongkar lagi trotoar yang sudah dibangun. Kita lihat ke depan agar fungsinya bisa optimal mengurangi kemacetan karena bisa jadi alternatif orang banyak. Baru setelah semuanya ideal kita tingkatkan pembatasan atau disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga

Sepanjang 2020, Pemprov DKI Cuma Bisa Bangun 4 Km Trotoar dari Target 146 Km

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan