PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 Desember 2022
PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuth.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta trotoar dioptimalkan untuk untuk kurangi kemacetan.

Dia menyebut, pelebaran trotoar hanya akan efektif mengurangi kemacetan jika masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Baca Juga

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Pembangunan Trotoar Rp 171 Miliar

"Trotoar yang dilebarkan memang menambah macet, ketika belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jelas, karena lebar jalan berkurang tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar lebar ini efektif kurangi kemacetan, harus ada upaya sistematis untuk bikin masyarakat nyaman jalan kaki," kata Anggara di Jakarta, Rabu (30/11).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat jika pembangunan berhenti pada pelebaran trotoar, kemacetan akan bertambah parah. Ara menilai pelebaran fasilitas pejalanan kaki itu menjadi langkah pertama yang harus diikuti langkah selanjutnya.

"Jangkauan transportasi umum mutlak jadi syarat, kita tambah kenyamanan dan jumlah armada agar masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum dipadukan dengan berjalan kaki dari tempat berangkat ke angkutan umum lalu turun dari angkutan umum ke tempat tujuan," tambah Ara.

Baca Juga

Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder

Selain itu, ia minta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi trotoar, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

"Jika trotoar sudah lebar, Pemprov DKI harus memastikan fungsinya sesuai tujuan. Jangan ada yang parkir, jadi lintasan motor, atau bahkan dijadikan lapak ilegal agar pejalan kaki juga nyaman jalan di sana," tegasnya.

Ia juga meminta agar revitalisasi trotoar tidak hanya dilakukan di wilayah Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, juga ditrapkan di seluruh wilayah Jakarta.

"Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena gak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya," tambahnya.

Ia mengutarakan bahwa penyempitan kembali trotoar yang sudah dibangun bukanlah solusi baik.

"Kalau menurut saya kita jangan mundur. Gak mungkin kita bongkar lagi trotoar yang sudah dibangun. Kita lihat ke depan agar fungsinya bisa optimal mengurangi kemacetan karena bisa jadi alternatif orang banyak. Baru setelah semuanya ideal kita tingkatkan pembatasan atau disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga

Sepanjang 2020, Pemprov DKI Cuma Bisa Bangun 4 Km Trotoar dari Target 146 Km

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan