PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 Desember 2022
PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuth.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta trotoar dioptimalkan untuk untuk kurangi kemacetan.

Dia menyebut, pelebaran trotoar hanya akan efektif mengurangi kemacetan jika masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Baca Juga

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Pembangunan Trotoar Rp 171 Miliar

"Trotoar yang dilebarkan memang menambah macet, ketika belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jelas, karena lebar jalan berkurang tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar lebar ini efektif kurangi kemacetan, harus ada upaya sistematis untuk bikin masyarakat nyaman jalan kaki," kata Anggara di Jakarta, Rabu (30/11).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat jika pembangunan berhenti pada pelebaran trotoar, kemacetan akan bertambah parah. Ara menilai pelebaran fasilitas pejalanan kaki itu menjadi langkah pertama yang harus diikuti langkah selanjutnya.

"Jangkauan transportasi umum mutlak jadi syarat, kita tambah kenyamanan dan jumlah armada agar masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum dipadukan dengan berjalan kaki dari tempat berangkat ke angkutan umum lalu turun dari angkutan umum ke tempat tujuan," tambah Ara.

Baca Juga

Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder

Selain itu, ia minta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi trotoar, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

"Jika trotoar sudah lebar, Pemprov DKI harus memastikan fungsinya sesuai tujuan. Jangan ada yang parkir, jadi lintasan motor, atau bahkan dijadikan lapak ilegal agar pejalan kaki juga nyaman jalan di sana," tegasnya.

Ia juga meminta agar revitalisasi trotoar tidak hanya dilakukan di wilayah Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, juga ditrapkan di seluruh wilayah Jakarta.

"Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena gak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya," tambahnya.

Ia mengutarakan bahwa penyempitan kembali trotoar yang sudah dibangun bukanlah solusi baik.

"Kalau menurut saya kita jangan mundur. Gak mungkin kita bongkar lagi trotoar yang sudah dibangun. Kita lihat ke depan agar fungsinya bisa optimal mengurangi kemacetan karena bisa jadi alternatif orang banyak. Baru setelah semuanya ideal kita tingkatkan pembatasan atau disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga

Sepanjang 2020, Pemprov DKI Cuma Bisa Bangun 4 Km Trotoar dari Target 146 Km

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Bagikan