PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 Desember 2022
PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan

Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPuth.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta trotoar dioptimalkan untuk untuk kurangi kemacetan.

Dia menyebut, pelebaran trotoar hanya akan efektif mengurangi kemacetan jika masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Baca Juga

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Pembangunan Trotoar Rp 171 Miliar

"Trotoar yang dilebarkan memang menambah macet, ketika belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jelas, karena lebar jalan berkurang tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar lebar ini efektif kurangi kemacetan, harus ada upaya sistematis untuk bikin masyarakat nyaman jalan kaki," kata Anggara di Jakarta, Rabu (30/11).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat jika pembangunan berhenti pada pelebaran trotoar, kemacetan akan bertambah parah. Ara menilai pelebaran fasilitas pejalanan kaki itu menjadi langkah pertama yang harus diikuti langkah selanjutnya.

"Jangkauan transportasi umum mutlak jadi syarat, kita tambah kenyamanan dan jumlah armada agar masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum dipadukan dengan berjalan kaki dari tempat berangkat ke angkutan umum lalu turun dari angkutan umum ke tempat tujuan," tambah Ara.

Baca Juga

Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder

Selain itu, ia minta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi trotoar, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

"Jika trotoar sudah lebar, Pemprov DKI harus memastikan fungsinya sesuai tujuan. Jangan ada yang parkir, jadi lintasan motor, atau bahkan dijadikan lapak ilegal agar pejalan kaki juga nyaman jalan di sana," tegasnya.

Ia juga meminta agar revitalisasi trotoar tidak hanya dilakukan di wilayah Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, juga ditrapkan di seluruh wilayah Jakarta.

"Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena gak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya," tambahnya.

Ia mengutarakan bahwa penyempitan kembali trotoar yang sudah dibangun bukanlah solusi baik.

"Kalau menurut saya kita jangan mundur. Gak mungkin kita bongkar lagi trotoar yang sudah dibangun. Kita lihat ke depan agar fungsinya bisa optimal mengurangi kemacetan karena bisa jadi alternatif orang banyak. Baru setelah semuanya ideal kita tingkatkan pembatasan atau disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga

Sepanjang 2020, Pemprov DKI Cuma Bisa Bangun 4 Km Trotoar dari Target 146 Km

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan