PSI Minta Pemprov DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan


Warga melintas di jalur pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
MerahPuth.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta trotoar dioptimalkan untuk untuk kurangi kemacetan.
Dia menyebut, pelebaran trotoar hanya akan efektif mengurangi kemacetan jika masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.
Baca Juga
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Rencana Pembangunan Trotoar Rp 171 Miliar
"Trotoar yang dilebarkan memang menambah macet, ketika belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jelas, karena lebar jalan berkurang tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar lebar ini efektif kurangi kemacetan, harus ada upaya sistematis untuk bikin masyarakat nyaman jalan kaki," kata Anggara di Jakarta, Rabu (30/11).
Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat jika pembangunan berhenti pada pelebaran trotoar, kemacetan akan bertambah parah. Ara menilai pelebaran fasilitas pejalanan kaki itu menjadi langkah pertama yang harus diikuti langkah selanjutnya.
"Jangkauan transportasi umum mutlak jadi syarat, kita tambah kenyamanan dan jumlah armada agar masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum dipadukan dengan berjalan kaki dari tempat berangkat ke angkutan umum lalu turun dari angkutan umum ke tempat tujuan," tambah Ara.
Baca Juga
Kebijakan Anies Biarkan Trotoar Dibuat Main Skateboard Blunder
Selain itu, ia minta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi trotoar, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.
"Jika trotoar sudah lebar, Pemprov DKI harus memastikan fungsinya sesuai tujuan. Jangan ada yang parkir, jadi lintasan motor, atau bahkan dijadikan lapak ilegal agar pejalan kaki juga nyaman jalan di sana," tegasnya.
Ia juga meminta agar revitalisasi trotoar tidak hanya dilakukan di wilayah Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, juga ditrapkan di seluruh wilayah Jakarta.
"Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena gak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya," tambahnya.
Ia mengutarakan bahwa penyempitan kembali trotoar yang sudah dibangun bukanlah solusi baik.
"Kalau menurut saya kita jangan mundur. Gak mungkin kita bongkar lagi trotoar yang sudah dibangun. Kita lihat ke depan agar fungsinya bisa optimal mengurangi kemacetan karena bisa jadi alternatif orang banyak. Baru setelah semuanya ideal kita tingkatkan pembatasan atau disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi," tutup Ara. (Asp)
Baca Juga
Sepanjang 2020, Pemprov DKI Cuma Bisa Bangun 4 Km Trotoar dari Target 146 Km
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
