PSI Minta Pemprov DKI Cabut KJP Pelajar yang Kedapatan Bawa Sajam


Kartu Jakarta Pintar. (Antaranews)
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendorong upaya Pemerintah DKI untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran dan tindak kriminal lainnya.
Menurutnya, pencabutan tersebut bukan hanya karena mereka (pelajar) terlibat tawuran, melainkan juga kedapatan membawa senjata tajam (sajam).
Baca Juga:
KPAI: Cabut KJP Pelajar yang Tawuran Melanggar Konvensi Hak Anak
"Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela dari pelajar-pelajar ini, mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa di sekolah, tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William A. Sarana di Jakarta, yang dikutip Jumat (17/11).
William menilai, perlu ada efek jera selain bagi para siswa yang terlibat tawuran, selain penertiban melalui aparat keamanan, pencabutan KJP juga bagian dari upaya solutif, agar kedepannya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini.
"Kami mendorong upaya tegas Pj Gubernur Heru Budi yang akan mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran tersebut, bahkan mereka tidak bisa mengajukan KJP lagi di kemudian hari atau blacklist dari daftar KJP," tegasnya.
Baca Juga:
Setuju KJP Siswa Terlibat Tawuran Dicabut, Anggota DPRD DKI: Biar Anak Tahu Diri!
Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai tawuran yang dilakukan para siswa tersebut adalah masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan meminta agar permasalahan tersebut segera diatasi.
Salah satu caranya yaitu edukasi masif kepada seluruh pihak, sehingga potensi tawuran antar siswa bisa diminimalisasi.
"Saya menekankan pentingnya edukasi tidak hanya pada anak-anak, tapi juga guru dan orang tua," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
