Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komis E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi soal dana hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Muhammdiyah. Menurutnya, dana hibah itu masih dari prinsip proporsionalitas.
Oleh karena itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meninjau ulang usulan hibah untuk kedua ormas tersebut.
Baca Juga
Pada draft Rancangan APBD 2023 Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp 4 miliar untuk PWNU dan Rp 3,2 miliar untuk PW Muhammadiyah.
"Kami sudah mendorong kenaikan di Komisi E menjadi Rp 5 miliar untuk PWNU dan Rp 4 miliar untuk Muhammadiyah. Saya merasa besaran tersebut masih belum cukup adil untuk kedua organisasi yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi nyata terhadap kehidupan umat ini," ujar Anggara di Jakarta, Selasa (22/11).
Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan mendorong kenaikan hibah kedua organisasi keagamaan tersebut pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD 2023.
"Di Banggar masih bisa berubah maka saya dan teman-teman akan dorong penambahan angkanya. Kita harus proporsional dalam pemberian hibah ini, contohnya jika kita bandingkan organisasi keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta rencananya dapat hibah Rp 15,7 miliar. Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah," jelas Ara.
Baca Juga
PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan
Untuk itu, Ara akan meminta Pemprov DKI mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini. Ia menegaskan pemerintah tidak memihak kepada kelompok manapun, harus adil dan proporsional.
"Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jika kita mampu beri 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," tutup Ara.
Sebelumnya, PWNU DKI Jakarta protes terkait dana hibah senilai Rp 4 miliar yang diusulkan era Gubernur Anies Baswedan. Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diusulkan menerima Rp 15 miliar.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Ketua Bidang Infokom Husny Mubarok Amir mengatakan, anggaran Rp 4 miliar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 cabang, 44 majelis wakil cabang (MWC), 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta.
Menurutnya, pada 2022, PWNU DKI telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini. Rencananya, tahun 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta.
"Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta," ujar Husny Mubarok Amir. (Asp)
Baca Juga
