PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 26 Oktober 2022
PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan

Ilustrasi - Perkantoran di Jakarta. (MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendukung usulan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono agar perkantoran di Jakarta memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) saat musim hujan.

Menurut Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Pj DKI 1 tak cuma sekadar melemparkan usulan, namun perlu menerbitkan surat edaran (SE) terkait kebijakan tersebut.

"Usulan yang baik, tentu saja perlu dipikirkan dengan matang saat diimplementasikan nanti. Pak Heru juga bisa melakukan komunikasi atau memberikan surat edaran langsung ke kantor-kantor yang ada di Jakarta," kata William di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca Juga:

Pj DKI 1 Sarankan Masyarakat WFH saat Musim Hujan

William berpandangan, saat hujan turun tentu akan membuat lalu lintas di DKI Jakarta semakin semrawut. Ini juga berdampak pada tingkat stres masyarakat, bukan hanya yang tinggal di DKI, juga mereka yang tinggal di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Lalu lintas macet parah dan semrawut itu mengganggu kita secara fisik dan psikis, bukan hanya capek, stres juga. Saran WFH ini harusnya jadi win win solution untuk semua pihak baik pekerja maupun pelaku usaha," jelasnya.

Baca Juga:

ASN WFH Usai Libur Lebaran, Pelayanan Publik Dijamin Tak Terganggu

Legislator termuda ini juga menilai, ide WFH saat musim hujan tentunya harus dibahas secara komprehensif dari semua stakeholder yang terlibat di dalamnya.

"Mulai dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya bahkan Pemerintah Pusat juga perlu berkecimpung membahas usulan ini," tutup William. (Asp)

Baca Juga:

Mendagri Tito Izinkan ASN WFH Lima Hari Setelah Libur Lebaran

#Work From Home (WFH) #PSI #Heru Budi Hartono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
ASN DKI Jakarta WFH dan sekolah PJJ pada hari ini Selasa (18/8) arahan pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Seribu ASN DKI Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda, Pramono Berlakukan WFH/WFA
Sekitar 1.000 ASN DKI Jakarta terdampak kebakaran Gedung Bapenda di Abdul Muis. Gubernur Pramono Anung berlakukan WFH/WFA
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Seribu ASN DKI Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda, Pramono Berlakukan WFH/WFA
Bagikan