PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 10 November 2021
PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Sumur resapan di wilayah Jakarta Pusat. Foto: SDA Jakpus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta, yang kini tengah dikebut jajaran Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI, Justin Adrian menilai, banjir tidak akan teratasi hanya dengan kuantitas drainase vertikal, sedangkan proyek-proyek penting penanggulangan banjir tidak dikerjakan.

Baca Juga

PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E

“Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progressnya lamban.” ujar Justin

Justin menjelaskan, pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik, namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja.

“Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai,” ungkapnya.

Ilustrasi - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Alam Jakarta Timur mengecat sejumlah bagian sumur resapan yang dibuat untuk mengantisipasi genangan air di lintasan Jalan DI Panjaitan, Rabu (23/9/2020). ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)
Ilustrasi - Sumur resapan. ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)

Selain itu, Justin menilai bahwa perlu evaluasi titik-titik pembangunan sumur resapan. Hal ini menyusul banyak temuan keberadaan sumur resapan yang kurang tepat seperti di kolong jalan dan trotoar.

“Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta Rp 361 miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan,” tutup Justin. (Asp)

Baca Juga

PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan