PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 10 November 2021
PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Sumur resapan di wilayah Jakarta Pusat. Foto: SDA Jakpus

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta, yang kini tengah dikebut jajaran Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI, Justin Adrian menilai, banjir tidak akan teratasi hanya dengan kuantitas drainase vertikal, sedangkan proyek-proyek penting penanggulangan banjir tidak dikerjakan.

Baca Juga

PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E

“Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progressnya lamban.” ujar Justin

Justin menjelaskan, pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik, namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja.

“Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai,” ungkapnya.

Ilustrasi - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Alam Jakarta Timur mengecat sejumlah bagian sumur resapan yang dibuat untuk mengantisipasi genangan air di lintasan Jalan DI Panjaitan, Rabu (23/9/2020). ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)
Ilustrasi - Sumur resapan. ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)

Selain itu, Justin menilai bahwa perlu evaluasi titik-titik pembangunan sumur resapan. Hal ini menyusul banyak temuan keberadaan sumur resapan yang kurang tepat seperti di kolong jalan dan trotoar.

“Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta Rp 361 miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan,” tutup Justin. (Asp)

Baca Juga

PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan