PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 10 November 2021
PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Sumur resapan di wilayah Jakarta Pusat. Foto: SDA Jakpus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta, yang kini tengah dikebut jajaran Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI, Justin Adrian menilai, banjir tidak akan teratasi hanya dengan kuantitas drainase vertikal, sedangkan proyek-proyek penting penanggulangan banjir tidak dikerjakan.

Baca Juga

PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E

“Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progressnya lamban.” ujar Justin

Justin menjelaskan, pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik, namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja.

“Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai,” ungkapnya.

Ilustrasi - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Alam Jakarta Timur mengecat sejumlah bagian sumur resapan yang dibuat untuk mengantisipasi genangan air di lintasan Jalan DI Panjaitan, Rabu (23/9/2020). ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)
Ilustrasi - Sumur resapan. ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim/aa. (Handout Kominfotik Jaktim)

Selain itu, Justin menilai bahwa perlu evaluasi titik-titik pembangunan sumur resapan. Hal ini menyusul banyak temuan keberadaan sumur resapan yang kurang tepat seperti di kolong jalan dan trotoar.

“Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta Rp 361 miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan,” tutup Justin. (Asp)

Baca Juga

PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan