PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies


Sumur resapan di wilayah Jakarta Pusat. Foto: SDA Jakpus
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta, yang kini tengah dikebut jajaran Gubernur Anies Baswedan.
Anggota Fraksi PSI, Justin Adrian menilai, banjir tidak akan teratasi hanya dengan kuantitas drainase vertikal, sedangkan proyek-proyek penting penanggulangan banjir tidak dikerjakan.
Baca Juga
PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E
“Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progressnya lamban.” ujar Justin
Justin menjelaskan, pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik, namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja.
“Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai,” ungkapnya.

Selain itu, Justin menilai bahwa perlu evaluasi titik-titik pembangunan sumur resapan. Hal ini menyusul banyak temuan keberadaan sumur resapan yang kurang tepat seperti di kolong jalan dan trotoar.
“Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta Rp 361 miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan,” tutup Justin. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
