PSI Kembali Temukan Anggaran Fantastis yang Diajukan Anak Buah Anies

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 06 Desember 2019
PSI Kembali Temukan Anggaran Fantastis yang Diajukan Anak Buah Anies

Anggota Komisi C DPRD DKI Anthony Winza Probowo (batik) (@anthonywinza)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Anthony Winza Probowo mempertanyakan mahalnya harga satu unit perangkat komputer lengkap yang diajukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun anggaran 2020.

Pertanyaan itu dicecar anggota DPRD dari Fraksi PSI tersebut saat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di masing-masing Komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp60 miliar juga. Jadi total Rp120 miliar," kata Anthony, Jumat (6/12).

Dalam situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer itu sebesar Rp128,99 miliar. Rinciannya, terdapat satu unit komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp66,6 miliar, dua unit storage area network (SAN) switch seharga Rp3,49 miliar, enam unit server seharga Rp307,9 juta, dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp58,5 miliar.

Anggota Komisi C DPRD DKI Anthony Winza Probowo (kiri) (@anthonywinza)

Ia pun menyarankan BPRD DKI untuk tidak buru-buru menyimpulkan besaran nominal seperangkat komputer yang diajukan. Bahkan Anthony meminta BPRD membandingkan perangkat komputer tersebut dengan perangkat komputer yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengelola data pajak.

"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana. Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp60 miliar," tutur Anthony.

Ia juga mempertanyakan hasil yang bakal didapatkan Pemprov DKI setelah menggunakan alat tersebut.

Baca Juga

PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

"Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD (pendapatan asli daerah). Jangan sampai beli alat, tapi enggak tahu buat apa, spesifikasinya enggak tahu apa, output-nya pun bisa jadi berapa," papar dia.

Anggota fraksi PSI itu lalu memberi kesempatan Kepada BPRD DKI Faisal Syafruddin untuk menjelaskan rencana pembelian komputer tersebut. "Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu," pungkas dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan