Pilpres 2019

PSI: Hanya Dalam Sebulan PKS Angkat Sandi dari Santri Jadi Ulama, Menggelikan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 18 September 2018
PSI: Hanya Dalam Sebulan PKS Angkat Sandi dari Santri Jadi Ulama, Menggelikan

Juru Bicara PSI, M. Guntur Romli (Foto: Twitter @GunRomli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid yang menyebut bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno bisa disebut sebagai ulama.

Juru Bicara PSI, M. Guntur Romli menilai, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mempermainkan ulama. Pasalnya, dalam waktu singkat, PKS selaku partai pengusung pasangan tersebut mengangkat Sandiaga dari santri menjadi ulama.

"Saat deklarasi Prabowo-Sandi, 9 Agustus Presiden PKS menyebut Sandiaga Uno santri post islamisme, kini tokoh PKS Hidayat Nur Wahid sudah mengangkat Sandiaga Uno jadi ulama, ini menggelikan dan menyebalkan," kata Guntur kepada merahputih.com, Selasa (18/9).

Politisi PSI Guntur Romli
Tokoh Muda NU yang juga Politisi PSI Guntur Romli (Foto: Twitter @GunRomli)

Caleg PSI dari Dapil Jatim III, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ini pun menyoroti respons netizen soal PKS yang menyebut Sandiaga tergolong ulama.

"Di media sosial banyak yang nanggapi, itu efek kardus emang dahsyat, gak tau apa maksudnya," ujar Guntur yang juga tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Selain itu, kata Guntur, Ijtima' Ulama II juga harus merevisi hasil rekomendasi Ijtima' Ulama I yang mendesak Prabowo agar memilih cawapres dari kalangan ulama. Hal tersebut, menurut dia, menunjukkan Koalisi Prabowo tidak mematuhi aspirasi ulama.

Menurut Guntur hasil Ijtima' Ulama I sudah sangat jelas meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih cawapres dari kalangan ulama. "Namun tidak dipatuhi, justru membuat Ijtima' Ulama II untuk merevisi. Ini kan mempermainkan ulama," jelas Guntur.

"Kalau mau cari ulama yang asli, ada di Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf ulama asli, Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU, juga didukung ulama betulan, bukan ulama jadi-jadian, contohnya seperti Yusuf Martak, pengusaha real estate dan jasa umroh tiba-tiba jadi ulama menjelang Pilpres, ini lucu sekali," pungkas Guntur.

Politisi PKS Hidayat Nur Wahid
Politisi PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: www.mpr.go.id)

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid menyebut bakal calon wakil presiden yang diusungnya Sandiaga Uno bisa disebut sebagai ulama.

Menurut Hidayat, ‎Sandiaga Uno dalam perilakunya seperti yang sudah diajarkan dalam Alquran. Misalnya puasa sunnah, ibadah salat sunnah, dan silaturahmi dengan sesama umat.

"Belau melaksanakan ajaran agama, puasa Senin-Kamis, salat duha, salat malam, silaturahmi, menghormati orang yang tua, menghormati semuanya, berakhlak yang baik, berbisnis yang baik, itu satu pendekatan yang sangat ulama," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senin (17/9).

"Menurut saya sih Pak Sandi itu ya ulama dari kacamata tadi (Alquran). Perilakunya juga sangat ulama, belau melaksanakan ajaran agama," ‎tambahnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kata Dewan Pakar ICMI Soal Pernyataan Ma'ruf Amin Didukung Ulama Betulan

#Guntur Romli #PSI #Hidayat Nur Wahid #PKS #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Korban Hanania Travel Rugi Rp 60 M, Kemenhaj Didesak Buka Nama-Nama Biro Haji-Umrah Bermasalah
Kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jamaah Hanania Travel kembali menambah daftar panjang persoalan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Korban Hanania Travel Rugi Rp 60 M, Kemenhaj Didesak Buka Nama-Nama Biro Haji-Umrah Bermasalah
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan