Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari mengkritik aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp14 juta.
Padahal dalam aturan sebelumnya, salah satu program Anies-Sandi pada masa kampanye tersebut memiliki batas maksimal penghasilan sebesar Rp7 juta perbulan.
Baca Juga
Wagub Sebut Perkara Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Juga Tanggung Jawab DPRD
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit," ucap Eneng di Jakarta, Selasa (16/3).
Anggota Komisi B ini berpendapat, kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat masyarakat kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi.
"Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” jelas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani regulasi baru tersebut dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 per bulan," tulis Kepgub itu yang ditandatangani Gubernur Anies.
Dengan berlakunya aturan baru ini, Kepgub Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (Asp)
Baca Juga
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
